Kamis, 24 Agustus 2017 | 13.44 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Ingat ! Tiada Alasan Perusahaan tak Bayar THR

Ingat ! Tiada Alasan Perusahaan tak Bayar THR

Reporter : Nur Fatimah | Rabu, 7 Juni 2017 - 15:06 WIB

IMG-5675

Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga. (KiniNews/Nur Fatimah)

MEDAN, kini.co.id – Kewajiban memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan masih diingkari sejumlah perusahaan di Medan. Padahal massa sebulan bekerja, perusahaan telah berhak mengeluarkan tunjangannya.

Eksesnya, banyak karyawan mengeluh akibat tidak dipenuhinya hak normatif dengan alasan mereka belum bekerja selama setahun di perusahaan.

Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga mengatakan untuk THR sudah ada peraturan baru yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2016.

“Iya ini memang selalu terjadi setiap tahun ya. Saya tegaskan tidak ada alasan perusahaan tidak memberikan THR kepada karyawannya hanya karena belum bekerja setahun. Sebulan bekerja sudah wajib diberikan THR,” katanya kepada Kini.co.id, Rabu (7/6/2017).

Ia menjelaskan dalam Permen Ketenagakerjaan No 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) itu disebutkan pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan berhak mendapatkan THR yang besarannya dihitung secara proposional sesuai dengan masa kerja.

“Jadi gak ada itu alasan seperti itu. Harus diberikan hak normatifnya. Berani memperkerjakan orang ya harus berani bertanggungjawab lah. Yang sebulan saja harus dapat apalagi yang sudah setahun atau lebih,” ungkapnya lagi.

Ia meminta Dinas Tenaga Kerja Medan mengawasi dan memberi tindakan tegas terhadap perusahaan yang ketahuan tidak memberikan hak karyawannya.

“Beri sanksi tegas saja, cabut izinnya. Jika ada perusahaan seperti itu, kita juga bisa memberi rekomendasi pencabutan izin usahanya,” kata politisi Partai Gerindra tersebut.

Ia meminta karyawan yang mengeluh soal THR untuk mendatangi Disnaker atau dapat juga mengadu ke Komisi B DPRD Medan. Diketahui, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2016 sudah mulai diberlakukan sejak 8 Maret 2016.

“Idul Fitri cuma satu kali setahun dan dimanfaatkan untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Secara kemanusiaan terlalu parah jika perusahaan terus mencari selah untuk tak membayar THR. Artinya, tak ada alasan perushaan tak bayar THR kepada karyawannya,” ucap Ihwan.

Pada peraturan sebelumnya yakni Permenaker No 4 Tahun 1994 dinyatakan pembagian THR minimal 3 bulan masa kerja. Namun dalam Permenaker No 6 Tahun 2016 sebulan bekerja sudah berhak mendapatkan THR keagamaan.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
DPD Golkar Sumut Siapkan Lima Bakal Calon Kepala Daerah
Sumatera Utara - Kamis, 24 Agustus 2017 - 01:27 WIB

DPD Golkar Sumut Siapkan Lima Bakal Calon Kepala Daerah

Dari delapan daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Sumatera Utara (Sumut), DPD Partai Golkar Sumut ...
Kapolri Akan Temui Korban Erupsi Gunung Sinabung di Karo
Sumatera Utara - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Kapolri Akan Temui Korban Erupsi Gunung Sinabung di Karo

Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan menghadiri bakti kesehatan dan sosial dengan memberi bantuan untuk korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten ...
Meski Ketuanya Ditempatkan sebagai Wakil, Golkar Sumut Mengaku Tetap Solid
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 19:59 WIB

Meski Ketuanya Ditempatkan sebagai Wakil, Golkar Sumut Mengaku Tetap Solid

Keputusan DPP Golkar yang menduetkan Tengku Erry Nuradi dan Ngogesa Sitepu sebagai pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur Sumatera Utara dinilai ...
Realisasi Pendapatan Medan Rp4,3 T, Gerindra Minta SKPD Dievaluasi
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 16:19 WIB

Realisasi Pendapatan Medan Rp4,3 T, Gerindra Minta SKPD Dievaluasi

Realisasi pendapatan daerah Kota Medan dinilai masih belum maksimal. Di beberapa sektor, pendapatan justru jauh dari target.Untuk itu Fraksi Gerindra ...
Pendapatan Reklame Jauh dari Target, PKS: Penghinaan Bagi Kota Medan
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 16:03 WIB

Pendapatan Reklame Jauh dari Target, PKS: Penghinaan Bagi Kota Medan

Persoalan reklame terus menjadi sorotan. Pasalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor reklame masih sangat memprihatinkan.Dari target Rp89,9 ...
Nunggak Uang Sewa, Pusat Kuliner Merdeka Walk Medan Diminta Tutup
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:40 WIB

Nunggak Uang Sewa, Pusat Kuliner Merdeka Walk Medan Diminta Tutup

Keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Medan menjadi perhatian anggota legislatif.Hal ini mengingat semakin menyempitnya RTH seiring berdirinya bangunan ...