Sabtu, 21 Oktober 2017 | 17.19 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Perda Disahkan, Ini Golongan yang Tak Boleh jadi Kepling

Perda Disahkan, Ini Golongan yang Tak Boleh jadi Kepling

Reporter : Nur Fatimah | Selasa, 30 Mei 2017 - 13:07 WIB

IMG-5622

Pengesahan peraturan daerah tentang lingkungan. (kininews/nur fatimah)

MEDAN, kini.co.id – Ranperda tentang pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan (Kepling) telah disahkan menjadi Perda Kota Medan, di gedung DPRD Medan, Selasa (30/5/2017).

Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan disebutkan di Perda tersebut diatur bahwa kepala lingkungan tidak boleh berasal dari golongan ASN, tenaga honorer maupun anggota parpol yang digaji negara.

Adapun Perda yang disahkan sebanyak 28 Pasal dan XIV Bab bertujuan sebagai pedoman memberikan kepastian hukum terhadap kinerja tugas dan fungsi Kepling.

Adapun syarat pendidikan seorang kepling adalah minimal SLTA sederajat dan usia minimal 23 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat pencalonan.

Sama halnya dengan mekanisme pengangkatan calon Kepling yakni diusulkan Lurah kepada Camat selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan dengan tembusan kepada Walikota.

Sedangkan pemberhentian Kepling dapat dilakukan Camat atas usulan Lurah dan masyarakat setempat.

Terkait masa bakti Kepling diatur pada pasal 22 yakni diangkat untuk masa bakti 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Terkait hal ini, anggota pansus Perda Kepling Andi Lumbangaol minta Pemko Medan segera mempersiapkan Peraturan Walikota (Perwal).

Sehingga agenda pemerintahan menyangkut Perda dapat diberlakukan. Dengan disahkannnya Perda Kpling ini diyakini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu Walikota Medan, Dzulmi Eldin menyampaikan Perda Kepling akan segera diajukan ke Gubernur dan selanjutnya ke Depdagri untuk mendapatkan persetujuan dan registrasi.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Gema Paluta Minta KPUD Tak Pungli Calon PPK dan PPS
Sumatera Utara - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Gema Paluta Minta KPUD Tak Pungli Calon PPK dan PPS

Pilkada serentak 2018 telah di depan mata. Untuk itu perlu dukungan dari masyarakat dan juga penyelenggara Pemilu baik di pusat ...
Inilah Kronologis Penyebab Mahasiswa USU Diserang Satpam
Sumatera Utara - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 06:55 WIB

Inilah Kronologis Penyebab Mahasiswa USU Diserang Satpam

Bentrokan antara satpam dan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) USU menyisakan luka dan amarah membara di kalangan mahasiswa dan alumni.Hingga ...
Aiptu Martua Sigalingging kalah duel dengan dua terduga teroris
Sumatera Utara - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 01:09 WIB

Aiptu Martua Sigalingging kalah duel dengan dua terduga teroris

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggelar rekonstruksi aksi teror penyerangan Pos Jaga Pintu 3 Mapolda, Jumat (20/10).Reka ulang yang ...
Tolong! Warga Bekasi Ini Ditahan RS Fatmawati
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 23:17 WIB

Tolong! Warga Bekasi Ini Ditahan RS Fatmawati

Sungguh ironis nasib yang dialami Warga Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Firiani. Ia bersama anaknya yang baru saja lahir tidak ...
Mahasiswa FIB USU Korban Pengeroyokan Satpam Masih Kritis
Sumatera Utara - Jumat, 20 Oktober 2017 - 22:31 WIB

Mahasiswa FIB USU Korban Pengeroyokan Satpam Masih Kritis

Setelah sempat terkenal brutal mengeroyok wartawan, kini oknum Satpam USU diduga kembali terlibat dalam tindak kekerasan.Seorang mahasiswa bernama Imanuel Silaban ...
Kapolda bersama Gubsu komitmen awasi penggunaan dana desa
Sumatera Utara - Jumat, 20 Oktober 2017 - 19:59 WIB

Kapolda bersama Gubsu komitmen awasi penggunaan dana desa

Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw bersama Gubsu Tengku Erry Nuradi menyatakan komitmennya bersama untuk mengawasi penggunaan dana desa yang ...