Minggu, 17 Desember 2017 | 20.49 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Perda Disahkan, Ini Golongan yang Tak Boleh jadi Kepling

Perda Disahkan, Ini Golongan yang Tak Boleh jadi Kepling

Reporter : Nur Fatimah | Selasa, 30 Mei 2017 - 13:07 WIB

IMG-5622

Pengesahan peraturan daerah tentang lingkungan. (kininews/nur fatimah)

MEDAN, kini.co.id – Ranperda tentang pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan (Kepling) telah disahkan menjadi Perda Kota Medan, di gedung DPRD Medan, Selasa (30/5/2017).

Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan disebutkan di Perda tersebut diatur bahwa kepala lingkungan tidak boleh berasal dari golongan ASN, tenaga honorer maupun anggota parpol yang digaji negara.

Adapun Perda yang disahkan sebanyak 28 Pasal dan XIV Bab bertujuan sebagai pedoman memberikan kepastian hukum terhadap kinerja tugas dan fungsi Kepling.

Adapun syarat pendidikan seorang kepling adalah minimal SLTA sederajat dan usia minimal 23 tahun dan maksimal 55 tahun pada saat pencalonan.

Sama halnya dengan mekanisme pengangkatan calon Kepling yakni diusulkan Lurah kepada Camat selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan dengan tembusan kepada Walikota.

Sedangkan pemberhentian Kepling dapat dilakukan Camat atas usulan Lurah dan masyarakat setempat.

Terkait masa bakti Kepling diatur pada pasal 22 yakni diangkat untuk masa bakti 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Terkait hal ini, anggota pansus Perda Kepling Andi Lumbangaol minta Pemko Medan segera mempersiapkan Peraturan Walikota (Perwal).

Sehingga agenda pemerintahan menyangkut Perda dapat diberlakukan. Dengan disahkannnya Perda Kpling ini diyakini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu Walikota Medan, Dzulmi Eldin menyampaikan Perda Kepling akan segera diajukan ke Gubernur dan selanjutnya ke Depdagri untuk mendapatkan persetujuan dan registrasi.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
BPBD Cilacap catat 110 rumah rusak akibat gempa
Jawa Tengah - Minggu, 17 Desember 2017 - 14:00 WIB

BPBD Cilacap catat 110 rumah rusak akibat gempa

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap Tri Komara Sidhy mengatakan, sebanyak 110 rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa ...
PAN resmi usung Sudirman Said di Pilgub Jateng
Jawa Tengah - Sabtu, 16 Desember 2017 - 19:44 WIB

PAN resmi usung Sudirman Said di Pilgub Jateng

Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi mendukung pencalonan Sudirman Said sebagai calon gubernur Jawa Tengah dalam Pilkada 2018. Kepastian tersebut ...
Disparbud ajak wisatawan tak ragu datang ke Majalengka
Jawa Barat - Sabtu, 16 Desember 2017 - 14:54 WIB

Disparbud ajak wisatawan tak ragu datang ke Majalengka

Kepala Bidang Pengelolaan IndustriPariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Mumuh Muhidin mengatakan persoalan festival durian Sindangwangi 2017 yang sempat ...
Golkar Jabar desak DPP cabut dukungan untuk Ridwan Kamil
Jawa Barat - Sabtu, 16 Desember 2017 - 14:11 WIB

Golkar Jabar desak DPP cabut dukungan untuk Ridwan Kamil

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat mendesak agar pimpinan pusat partai berlambang beringin itu mencabut dukungan bagi ...
Polisi sebut belum temukan indikasi  penyalahgunaan narkoba di acara DWP
DKI Jakarta - Sabtu, 16 Desember 2017 - 13:39 WIB

Polisi sebut belum temukan indikasi penyalahgunaan narkoba di acara DWP

Pihak Polda Metro Jaya mengatakan sejauh ini belum didapatkan indikasi adanya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di ajang Djakarta Warehouse Project ...
Gempa 6,9 SR, 2 Tewas Puluhan Rumah Rusak
Jawa Barat - Sabtu, 16 Desember 2017 - 12:05 WIB

Gempa 6,9 SR, 2 Tewas Puluhan Rumah Rusak

Penanganan darurat dampak gempabumi 6,9 SR yang mengguncang wilayah bagian selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta masih terus ...