Rabu, 18 Oktober 2017 | 19.55 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Ini Syarat Masyarakat Sumut Boleh Main Kembang Api

Ini Syarat Masyarakat Sumut Boleh Main Kembang Api

Reporter : Rakisa | Senin, 29 Mei 2017 - 22:02 WIB

IMG-5612

Larangan main kembang api oleh Polda Sumut. (polda sumut)

MEDAN, kini.co.id – Untuk menjaga kekhusyuhan selama Ramadhan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut), mengeluarkan maklumatnya tentang pengaturan larangan penggunaan bunga api dan semua jenis petasan.

Dalam maklumatnya Nomor Mak/03/V/2017 yang dikeluarkan Kapolda Sumut Inspektur Jendral Rycko Amelza Dahniel sebagiamana mengacu pada UU Darurat tahun 1951 Pasal 359 dan 188 KUHP, serta Peraturan Kapolri No 2 tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak.

“Masyarakat hanya diperbolehkan untuk menggunakan kembang api mainan dengan diameter dua inchi yang berisi kandungan mesiu kurang dari 20 gram,” ujar Kabid Humas Polda Sumut Komisaris Besar Rina Sari Ginting, Senin (29/5).

Kata Kombes Rina, penggunaan kembang api untuk pertunjukan dengan diameter minimal dua inchi hingga delapan inchi harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak kepolisian.

“Kembang api untuk pertunjukkan itu harus ada izinnya dari kepolisian,” ujar mantan Kapolres Binjai itu.

Rina menambahkan, sanksi tegas juga diberlakukan bagi masyarakat yang menggunakan petasan di sekitar rumah ibadah, rumah sakit, sekolah, bandara, terminal, pelabuhan dan stasiun kereta api.

Selain itu, lanjut Kombes Rina, Hal itu juga berlaku di kawasan pusat perbelanjaan, bank, perkantoran serta jalan raya yang dilintasi banyak orang.

“Kami akan berikan dan berlakukan sanksi pidana kepada siapapun yang ketahuan melanggar ketentuan tersebut,” pungkasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov tak larang transportasi daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov tak larang transportasi daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...
Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 10:00 WIB

Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, Kota Bekasi memiliki hubungan yang erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta ...