Senin, 26 Juni 2017 | 05.34 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Kenaikan Tarif PADM Tirtanadi Berujung Gugatan

Kenaikan Tarif PADM Tirtanadi Berujung Gugatan

Reporter : Rakisa | Senin, 29 Mei 2017 - 21:52 WIB

IMG-5609

PDAM Tirtanadi. (Ist)

MEDAN, kini.co.id – SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/732/KPTS/2016 tanggal 20 Oktober 2016 terkait kenaikan tarif air yang diberlakukan di Kota Medan berujung gugatan yang dilakukan pelanggan PDAM Tirtanadi melalui Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK).

SK Gubernur yang mengacu pada Permendagri 71/2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dinilai cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur mulai dari evaluasi dewan pengawas, konsultasi dengan forum pelanggan serta tidak dilakukan konsultsi dengan DPRD.

Adalah Ismail Koto, salah satu pelanggan PDAM Tirtanadi, Ismail Koto, memberikan kuasanya kepada Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) untuk menggugat SK Gubernur Sumatera Utara terkait kenaikan tarif PDAM Tirtanadi.

Sebelum materi gugatan didaftarkan, LAPK selaku wakil konsumen memberikan somasi (pemberitahuan) akan dilakukan gugatan Citizen Lawsuit kepada Gubernur Sumatera Utara jika tidak mencabut SK Nomor 188.44/732/KPTS/2016 tentang kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi.

Sekretaris LAPK, Padian Adi S Siregar menjelaskan, beberapa poin yang menjadi dasar dilakukannya gugatan tersebut, diantaranya dalam Pasal 25 Ayat 1 Permendagri 71/2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Dijelaskan bahwa Kepala Daerah (Gubernur Sumatera Utara) menetapkan tarif air minum paling lambat bulan November setiap tahun.

Kemudian dalam Pasal 75 Perda 10/2009 tentang PDAM Tirtanadi, juga dijelaskan besarnya tarif air minum dan air limbah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas usul direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas dengan terlebih dahulu dikonsultasikan ke DPRD.

Namun apa yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara tidak dilakukan sehingga diindikasikan SK kenaikan tersebut melanggar Pasal 25 Ayat 1 Permendagri 71/2016 dan pasal 75 Perda 10/2009 tentang PDAM Tirtanadi.

“Penyesuaian tarif air minum dan air limbah oleh PDAM Tirtanadi tidak dilakukan sosialisasi lebih dulu rencananya kepada pelanggan selaku konsumen, selain itu tidak konsultasi yang melibatkan Komisi C DPRD Sumut sebagai wakil rakyat atau pelanggan, hal ini ada hak-hak konsumen yang dilanggar,” ucap Padian.

Pihaknya, kata Padian meminta SK Gubernur tesebut dievaluasi bahkan dibatalkan karena diduga melanggar aturan.

Padian menambahkan jika somasi yang kami sampaikan tidak ditindaklanjuti, maka pihaknya mewakili konsumen PDAM Tirtanadi akan melanjutkan gugatan Citizen Lawsuit ke Panitera Perdata Pengadilan Negeri Medan.

“Sebelum gugatan A Quo benar-benar didaftarkan, kami memberikan kesempatan kepada Gubernur Sumater Utara untuk ditunda dan penetapan tarif PDAM Tirtanadi agar diberlakukan tahun 2018 sesuai mekanisme dan prosedur penetapan tarif sesuai Permendagri 71/2016 dan pasal 75 Perda 10/2009,” tegasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Pesan Kapolrestabes Medan untuk Pemudik
Sumatera Utara - Kamis, 22 Juni 2017 - 14:53 WIB

Pesan Kapolrestabes Medan untuk Pemudik

Bagi yang mau berangkat mudik ke kampung halaman. Ada baiknya mengikuti saran alias tips untuk para pemudik dari Kapolrestabes Medan, ...
Gubsu dan Kapolda Cek Kesiapan Mudik
Sumatera Utara - Rabu, 21 Juni 2017 - 21:21 WIB

Gubsu dan Kapolda Cek Kesiapan Mudik

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi bersama Kapolda Sumut, Inspektur Jendral Rycko Amelza Dahniel melakukan pengecekan sejumlah sejumlah kesiapan transportasi ...
Politisi Gerindra : Saya Harap Media Tuliskan Ini
Sumatera Utara - Rabu, 21 Juni 2017 - 19:33 WIB

Politisi Gerindra : Saya Harap Media Tuliskan Ini

Anggota DPRD kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung mengaku mendapatkan pesan singkat dari masyarakat tentang tak merata pembagian bantuan dari ...
Selamatkan Hutan, 11 Perusahaan Tambang di Sumut jadi Sorotan   
Sumatera Utara - Rabu, 21 Juni 2017 - 13:59 WIB

Selamatkan Hutan, 11 Perusahaan Tambang di Sumut jadi Sorotan  

Kegiatan pertambangan ilegal seringkali menjadi biang kerok kerusakan hutan dan lingkungan.Sayangnya bukan cuma yang ilegal, perusahaan dengan izin yang masih ...
Sultan Yogya Larang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik
DI Yogyakarta - Rabu, 21 Juni 2017 - 01:34 WIB

Sultan Yogya Larang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan Hamengku Buwono X melarang seluruh pegawai di lingkungan Pemprov DIY menggunakan mobil dinas untuk ...
Mau Kabur, Mobil Napi Nabrak Rumah Warga
Sumatera Utara - Selasa, 20 Juni 2017 - 15:48 WIB

Mau Kabur, Mobil Napi Nabrak Rumah Warga

Selasa (20/6) pagi, Jalan Lembaga Pemasyarakat, Kelurahan Tanjunggusta, Kecamatan Medan Helvetia ramai. Sebuah mobil berwarna hitam menghantam sebuah rumah di ...