Sabtu, 21 Oktober 2017 | 17.17 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Kenaikan Tarif PADM Tirtanadi Berujung Gugatan

Kenaikan Tarif PADM Tirtanadi Berujung Gugatan

Reporter : Rakisa | Senin, 29 Mei 2017 - 21:52 WIB

IMG-5609

PDAM Tirtanadi. (Ist)

MEDAN, kini.co.id – SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/732/KPTS/2016 tanggal 20 Oktober 2016 terkait kenaikan tarif air yang diberlakukan di Kota Medan berujung gugatan yang dilakukan pelanggan PDAM Tirtanadi melalui Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK).

SK Gubernur yang mengacu pada Permendagri 71/2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dinilai cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur mulai dari evaluasi dewan pengawas, konsultasi dengan forum pelanggan serta tidak dilakukan konsultsi dengan DPRD.

Adalah Ismail Koto, salah satu pelanggan PDAM Tirtanadi, Ismail Koto, memberikan kuasanya kepada Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) untuk menggugat SK Gubernur Sumatera Utara terkait kenaikan tarif PDAM Tirtanadi.

Sebelum materi gugatan didaftarkan, LAPK selaku wakil konsumen memberikan somasi (pemberitahuan) akan dilakukan gugatan Citizen Lawsuit kepada Gubernur Sumatera Utara jika tidak mencabut SK Nomor 188.44/732/KPTS/2016 tentang kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi.

Sekretaris LAPK, Padian Adi S Siregar menjelaskan, beberapa poin yang menjadi dasar dilakukannya gugatan tersebut, diantaranya dalam Pasal 25 Ayat 1 Permendagri 71/2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Dijelaskan bahwa Kepala Daerah (Gubernur Sumatera Utara) menetapkan tarif air minum paling lambat bulan November setiap tahun.

Kemudian dalam Pasal 75 Perda 10/2009 tentang PDAM Tirtanadi, juga dijelaskan besarnya tarif air minum dan air limbah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas usul direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas dengan terlebih dahulu dikonsultasikan ke DPRD.

Namun apa yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara tidak dilakukan sehingga diindikasikan SK kenaikan tersebut melanggar Pasal 25 Ayat 1 Permendagri 71/2016 dan pasal 75 Perda 10/2009 tentang PDAM Tirtanadi.

“Penyesuaian tarif air minum dan air limbah oleh PDAM Tirtanadi tidak dilakukan sosialisasi lebih dulu rencananya kepada pelanggan selaku konsumen, selain itu tidak konsultasi yang melibatkan Komisi C DPRD Sumut sebagai wakil rakyat atau pelanggan, hal ini ada hak-hak konsumen yang dilanggar,” ucap Padian.

Pihaknya, kata Padian meminta SK Gubernur tesebut dievaluasi bahkan dibatalkan karena diduga melanggar aturan.

Padian menambahkan jika somasi yang kami sampaikan tidak ditindaklanjuti, maka pihaknya mewakili konsumen PDAM Tirtanadi akan melanjutkan gugatan Citizen Lawsuit ke Panitera Perdata Pengadilan Negeri Medan.

“Sebelum gugatan A Quo benar-benar didaftarkan, kami memberikan kesempatan kepada Gubernur Sumater Utara untuk ditunda dan penetapan tarif PDAM Tirtanadi agar diberlakukan tahun 2018 sesuai mekanisme dan prosedur penetapan tarif sesuai Permendagri 71/2016 dan pasal 75 Perda 10/2009,” tegasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Gema Paluta Minta KPUD Tak Pungli Calon PPK dan PPS
Sumatera Utara - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Gema Paluta Minta KPUD Tak Pungli Calon PPK dan PPS

Pilkada serentak 2018 telah di depan mata. Untuk itu perlu dukungan dari masyarakat dan juga penyelenggara Pemilu baik di pusat ...
Inilah Kronologis Penyebab Mahasiswa USU Diserang Satpam
Sumatera Utara - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 06:55 WIB

Inilah Kronologis Penyebab Mahasiswa USU Diserang Satpam

Bentrokan antara satpam dan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) USU menyisakan luka dan amarah membara di kalangan mahasiswa dan alumni.Hingga ...
Aiptu Martua Sigalingging kalah duel dengan dua terduga teroris
Sumatera Utara - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 01:09 WIB

Aiptu Martua Sigalingging kalah duel dengan dua terduga teroris

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggelar rekonstruksi aksi teror penyerangan Pos Jaga Pintu 3 Mapolda, Jumat (20/10).Reka ulang yang ...
Tolong! Warga Bekasi Ini Ditahan RS Fatmawati
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 23:17 WIB

Tolong! Warga Bekasi Ini Ditahan RS Fatmawati

Sungguh ironis nasib yang dialami Warga Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Firiani. Ia bersama anaknya yang baru saja lahir tidak ...
Mahasiswa FIB USU Korban Pengeroyokan Satpam Masih Kritis
Sumatera Utara - Jumat, 20 Oktober 2017 - 22:31 WIB

Mahasiswa FIB USU Korban Pengeroyokan Satpam Masih Kritis

Setelah sempat terkenal brutal mengeroyok wartawan, kini oknum Satpam USU diduga kembali terlibat dalam tindak kekerasan.Seorang mahasiswa bernama Imanuel Silaban ...
Kapolda bersama Gubsu komitmen awasi penggunaan dana desa
Sumatera Utara - Jumat, 20 Oktober 2017 - 19:59 WIB

Kapolda bersama Gubsu komitmen awasi penggunaan dana desa

Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw bersama Gubsu Tengku Erry Nuradi menyatakan komitmennya bersama untuk mengawasi penggunaan dana desa yang ...