Minggu, 17 Desember 2017 | 20.45 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Kenaikan Tarif PADM Tirtanadi Berujung Gugatan

Kenaikan Tarif PADM Tirtanadi Berujung Gugatan

Reporter : Rakisa | Senin, 29 Mei 2017 - 21:52 WIB

IMG-5609

PDAM Tirtanadi. (Ist)

MEDAN, kini.co.id – SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/732/KPTS/2016 tanggal 20 Oktober 2016 terkait kenaikan tarif air yang diberlakukan di Kota Medan berujung gugatan yang dilakukan pelanggan PDAM Tirtanadi melalui Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK).

SK Gubernur yang mengacu pada Permendagri 71/2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dinilai cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur mulai dari evaluasi dewan pengawas, konsultasi dengan forum pelanggan serta tidak dilakukan konsultsi dengan DPRD.

Adalah Ismail Koto, salah satu pelanggan PDAM Tirtanadi, Ismail Koto, memberikan kuasanya kepada Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK) untuk menggugat SK Gubernur Sumatera Utara terkait kenaikan tarif PDAM Tirtanadi.

Sebelum materi gugatan didaftarkan, LAPK selaku wakil konsumen memberikan somasi (pemberitahuan) akan dilakukan gugatan Citizen Lawsuit kepada Gubernur Sumatera Utara jika tidak mencabut SK Nomor 188.44/732/KPTS/2016 tentang kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi.

Sekretaris LAPK, Padian Adi S Siregar menjelaskan, beberapa poin yang menjadi dasar dilakukannya gugatan tersebut, diantaranya dalam Pasal 25 Ayat 1 Permendagri 71/2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Dijelaskan bahwa Kepala Daerah (Gubernur Sumatera Utara) menetapkan tarif air minum paling lambat bulan November setiap tahun.

Kemudian dalam Pasal 75 Perda 10/2009 tentang PDAM Tirtanadi, juga dijelaskan besarnya tarif air minum dan air limbah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atas usul direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas dengan terlebih dahulu dikonsultasikan ke DPRD.

Namun apa yang dilakukan Gubernur Sumatera Utara tidak dilakukan sehingga diindikasikan SK kenaikan tersebut melanggar Pasal 25 Ayat 1 Permendagri 71/2016 dan pasal 75 Perda 10/2009 tentang PDAM Tirtanadi.

“Penyesuaian tarif air minum dan air limbah oleh PDAM Tirtanadi tidak dilakukan sosialisasi lebih dulu rencananya kepada pelanggan selaku konsumen, selain itu tidak konsultasi yang melibatkan Komisi C DPRD Sumut sebagai wakil rakyat atau pelanggan, hal ini ada hak-hak konsumen yang dilanggar,” ucap Padian.

Pihaknya, kata Padian meminta SK Gubernur tesebut dievaluasi bahkan dibatalkan karena diduga melanggar aturan.

Padian menambahkan jika somasi yang kami sampaikan tidak ditindaklanjuti, maka pihaknya mewakili konsumen PDAM Tirtanadi akan melanjutkan gugatan Citizen Lawsuit ke Panitera Perdata Pengadilan Negeri Medan.

“Sebelum gugatan A Quo benar-benar didaftarkan, kami memberikan kesempatan kepada Gubernur Sumater Utara untuk ditunda dan penetapan tarif PDAM Tirtanadi agar diberlakukan tahun 2018 sesuai mekanisme dan prosedur penetapan tarif sesuai Permendagri 71/2016 dan pasal 75 Perda 10/2009,” tegasnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
BPBD Cilacap catat 110 rumah rusak akibat gempa
Jawa Tengah - Minggu, 17 Desember 2017 - 14:00 WIB

BPBD Cilacap catat 110 rumah rusak akibat gempa

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap Tri Komara Sidhy mengatakan, sebanyak 110 rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa ...
PAN resmi usung Sudirman Said di Pilgub Jateng
Jawa Tengah - Sabtu, 16 Desember 2017 - 19:44 WIB

PAN resmi usung Sudirman Said di Pilgub Jateng

Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi mendukung pencalonan Sudirman Said sebagai calon gubernur Jawa Tengah dalam Pilkada 2018. Kepastian tersebut ...
Disparbud ajak wisatawan tak ragu datang ke Majalengka
Jawa Barat - Sabtu, 16 Desember 2017 - 14:54 WIB

Disparbud ajak wisatawan tak ragu datang ke Majalengka

Kepala Bidang Pengelolaan IndustriPariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Mumuh Muhidin mengatakan persoalan festival durian Sindangwangi 2017 yang sempat ...
Golkar Jabar desak DPP cabut dukungan untuk Ridwan Kamil
Jawa Barat - Sabtu, 16 Desember 2017 - 14:11 WIB

Golkar Jabar desak DPP cabut dukungan untuk Ridwan Kamil

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat mendesak agar pimpinan pusat partai berlambang beringin itu mencabut dukungan bagi ...
Polisi sebut belum temukan indikasi  penyalahgunaan narkoba di acara DWP
DKI Jakarta - Sabtu, 16 Desember 2017 - 13:39 WIB

Polisi sebut belum temukan indikasi penyalahgunaan narkoba di acara DWP

Pihak Polda Metro Jaya mengatakan sejauh ini belum didapatkan indikasi adanya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di ajang Djakarta Warehouse Project ...
Gempa 6,9 SR, 2 Tewas Puluhan Rumah Rusak
Jawa Barat - Sabtu, 16 Desember 2017 - 12:05 WIB

Gempa 6,9 SR, 2 Tewas Puluhan Rumah Rusak

Penanganan darurat dampak gempabumi 6,9 SR yang mengguncang wilayah bagian selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta masih terus ...