Minggu, 17 Desember 2017 | 20.54 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Gaji Guru Honor Tak Boleh di Bawah UMK

Gaji Guru Honor Tak Boleh di Bawah UMK

Reporter : Nur Fatimah | Senin, 15 Mei 2017 - 18:22 WIB

IMG-5488

Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi B.(kininews/nur fatimah)

MEDAN, kini.co.id – Persoalan upah guru honorer di Medan kembali mengemuka. Pasalnya hingga saat ini guru-guru honorer masih bergaji jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Medan. Guru-guru honorer juga masih terus memperjuangkan nasib mereka ke DPRD Medan.

Sejumlah guru yang merupakan pegawai K2 menuntut SK Walikota agar mereka bisa melakukan sertifikasi. Namun hingga saat ini SK tersebut masih belum bisa keluar.

“Ada 292 nama pegawai K2 yang ingin kami perjuangkan. 292 ini merupakan guru SMP dan SD,” ujar perwakilan guru, Fakhrul Lubis dalam RDP di Komisi B DPRD Medan, Senin (15/5/2017).

Fakhrul menyebutkan nama-nama pegawai K2 yang tidak lulus seharisnya dikirim kembali oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Medan ke pusat.

Namun kenyataannya nasib mereka bahkan terkatung-katung hanya untuknmenunggu SK dari Walikota Medan yang menyatakan mereka guru honor.

“Yang kita minta SK Walikota Medan. Jika SK itu keluar guru bisa sertifikasi,” ucap Fakhrul lagi.

Menanggapi itu Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan Medan, Efendi Sipayung menegaskan pengangkatan guru honorer berada di kewenangan Disdik Medan.

Ia juga mengatakan dalam SK untuk guru honorer bukan tanda tangan walikota melainkan atas nama Walikota Medan yakni Dinas Pendidikan.

“Sabar, tunggu waktunya. Kami sedang menyiapkan tim untuk verifikasi guru. Apakah benar guru honorer itu sudah bekerja selama masa kerja yang ditentukan,” katanya.

Ia pun mengatakan ada beberapa ketentuan jika para guru twlah dianglat menjadi honorer yakni tidak boleh meminta diangkat untuk jadi PNS dan tidak boleh menuntut gaji sesuai UMK.

Mendengar itu, Ketua Komisi B Maruli Tua Tarigan langsung menentang peraturan tersebut.

Ia merasa peraturan itu merugikan guru dan tidak sepatutnya diterapkan di Disdik Medan.

“Kalau peraturan harus tunduk dengan gaji di bawah UMK itu saya tidak setuju. Itu peraturan tak perlu lah dibuat begitu. Bapak kan ngomong gitu karena bapak PNS, nah mereka-mereka ini gimana yang gajinya hanya Rp400 ribu per bulan,” katanya.

Senada, Anggota Komisi B M Yusuf juga menentang peraturan itu. Ia menegaskan dalam R-APBD 2016 sudah ada ditetapkan angka untuk gaji para guru honorer namun belakangan angka itu menghilang.

“Kita sudah sepakat di R-APBD gaji guru honorer itu harus UMK. Kenapa sekarang mereka tidak boleh menuntut gaji sesuai UMK? Tolong peraturan itu diubah, tidak perlu itu,” ketusnya.

Ia pun mengatakan seharusnya Pemko Medan malu menggaji pegawai honornya di bawah UMK sebab selama ini Pemko meminta perusahaan-perusahaan membayar gaji UMK.

“Kita suruh perusahaan bayar gaji sesuai UMK tapi instansi kita sendiri membayar di bawah UMK kan memalukan itu,” katanya.

Ia pun meminta Disdik menghapus peraturan itu dan berjanji akan mengawal persoalan guru honorer ini hingga SK keluar.

Turut hadir dalam rapat tersebut Anggota Komisi B Irsal Fikri, M yusuf, Wong chun sen, Edward Hutabarat dan Asmui Lubis. Selain itu juga hadir Kepala BKD Medan, Lahum, perwakilan Inspektorat Medan.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
BPBD Cilacap catat 110 rumah rusak akibat gempa
Jawa Tengah - Minggu, 17 Desember 2017 - 14:00 WIB

BPBD Cilacap catat 110 rumah rusak akibat gempa

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap Tri Komara Sidhy mengatakan, sebanyak 110 rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa ...
PAN resmi usung Sudirman Said di Pilgub Jateng
Jawa Tengah - Sabtu, 16 Desember 2017 - 19:44 WIB

PAN resmi usung Sudirman Said di Pilgub Jateng

Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi mendukung pencalonan Sudirman Said sebagai calon gubernur Jawa Tengah dalam Pilkada 2018. Kepastian tersebut ...
Disparbud ajak wisatawan tak ragu datang ke Majalengka
Jawa Barat - Sabtu, 16 Desember 2017 - 14:54 WIB

Disparbud ajak wisatawan tak ragu datang ke Majalengka

Kepala Bidang Pengelolaan IndustriPariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Mumuh Muhidin mengatakan persoalan festival durian Sindangwangi 2017 yang sempat ...
Golkar Jabar desak DPP cabut dukungan untuk Ridwan Kamil
Jawa Barat - Sabtu, 16 Desember 2017 - 14:11 WIB

Golkar Jabar desak DPP cabut dukungan untuk Ridwan Kamil

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat mendesak agar pimpinan pusat partai berlambang beringin itu mencabut dukungan bagi ...
Polisi sebut belum temukan indikasi  penyalahgunaan narkoba di acara DWP
DKI Jakarta - Sabtu, 16 Desember 2017 - 13:39 WIB

Polisi sebut belum temukan indikasi penyalahgunaan narkoba di acara DWP

Pihak Polda Metro Jaya mengatakan sejauh ini belum didapatkan indikasi adanya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di ajang Djakarta Warehouse Project ...
Gempa 6,9 SR, 2 Tewas Puluhan Rumah Rusak
Jawa Barat - Sabtu, 16 Desember 2017 - 12:05 WIB

Gempa 6,9 SR, 2 Tewas Puluhan Rumah Rusak

Penanganan darurat dampak gempabumi 6,9 SR yang mengguncang wilayah bagian selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta masih terus ...