Sabtu, 21 Oktober 2017 | 17.18 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Gaji Guru Honor Tak Boleh di Bawah UMK

Gaji Guru Honor Tak Boleh di Bawah UMK

Reporter : Nur Fatimah | Senin, 15 Mei 2017 - 18:22 WIB

IMG-5488

Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi B.(kininews/nur fatimah)

MEDAN, kini.co.id – Persoalan upah guru honorer di Medan kembali mengemuka. Pasalnya hingga saat ini guru-guru honorer masih bergaji jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Medan. Guru-guru honorer juga masih terus memperjuangkan nasib mereka ke DPRD Medan.

Sejumlah guru yang merupakan pegawai K2 menuntut SK Walikota agar mereka bisa melakukan sertifikasi. Namun hingga saat ini SK tersebut masih belum bisa keluar.

“Ada 292 nama pegawai K2 yang ingin kami perjuangkan. 292 ini merupakan guru SMP dan SD,” ujar perwakilan guru, Fakhrul Lubis dalam RDP di Komisi B DPRD Medan, Senin (15/5/2017).

Fakhrul menyebutkan nama-nama pegawai K2 yang tidak lulus seharisnya dikirim kembali oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Medan ke pusat.

Namun kenyataannya nasib mereka bahkan terkatung-katung hanya untuknmenunggu SK dari Walikota Medan yang menyatakan mereka guru honor.

“Yang kita minta SK Walikota Medan. Jika SK itu keluar guru bisa sertifikasi,” ucap Fakhrul lagi.

Menanggapi itu Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan Medan, Efendi Sipayung menegaskan pengangkatan guru honorer berada di kewenangan Disdik Medan.

Ia juga mengatakan dalam SK untuk guru honorer bukan tanda tangan walikota melainkan atas nama Walikota Medan yakni Dinas Pendidikan.

“Sabar, tunggu waktunya. Kami sedang menyiapkan tim untuk verifikasi guru. Apakah benar guru honorer itu sudah bekerja selama masa kerja yang ditentukan,” katanya.

Ia pun mengatakan ada beberapa ketentuan jika para guru twlah dianglat menjadi honorer yakni tidak boleh meminta diangkat untuk jadi PNS dan tidak boleh menuntut gaji sesuai UMK.

Mendengar itu, Ketua Komisi B Maruli Tua Tarigan langsung menentang peraturan tersebut.

Ia merasa peraturan itu merugikan guru dan tidak sepatutnya diterapkan di Disdik Medan.

“Kalau peraturan harus tunduk dengan gaji di bawah UMK itu saya tidak setuju. Itu peraturan tak perlu lah dibuat begitu. Bapak kan ngomong gitu karena bapak PNS, nah mereka-mereka ini gimana yang gajinya hanya Rp400 ribu per bulan,” katanya.

Senada, Anggota Komisi B M Yusuf juga menentang peraturan itu. Ia menegaskan dalam R-APBD 2016 sudah ada ditetapkan angka untuk gaji para guru honorer namun belakangan angka itu menghilang.

“Kita sudah sepakat di R-APBD gaji guru honorer itu harus UMK. Kenapa sekarang mereka tidak boleh menuntut gaji sesuai UMK? Tolong peraturan itu diubah, tidak perlu itu,” ketusnya.

Ia pun mengatakan seharusnya Pemko Medan malu menggaji pegawai honornya di bawah UMK sebab selama ini Pemko meminta perusahaan-perusahaan membayar gaji UMK.

“Kita suruh perusahaan bayar gaji sesuai UMK tapi instansi kita sendiri membayar di bawah UMK kan memalukan itu,” katanya.

Ia pun meminta Disdik menghapus peraturan itu dan berjanji akan mengawal persoalan guru honorer ini hingga SK keluar.

Turut hadir dalam rapat tersebut Anggota Komisi B Irsal Fikri, M yusuf, Wong chun sen, Edward Hutabarat dan Asmui Lubis. Selain itu juga hadir Kepala BKD Medan, Lahum, perwakilan Inspektorat Medan.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Gema Paluta Minta KPUD Tak Pungli Calon PPK dan PPS
Sumatera Utara - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Gema Paluta Minta KPUD Tak Pungli Calon PPK dan PPS

Pilkada serentak 2018 telah di depan mata. Untuk itu perlu dukungan dari masyarakat dan juga penyelenggara Pemilu baik di pusat ...
Inilah Kronologis Penyebab Mahasiswa USU Diserang Satpam
Sumatera Utara - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 06:55 WIB

Inilah Kronologis Penyebab Mahasiswa USU Diserang Satpam

Bentrokan antara satpam dan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) USU menyisakan luka dan amarah membara di kalangan mahasiswa dan alumni.Hingga ...
Aiptu Martua Sigalingging kalah duel dengan dua terduga teroris
Sumatera Utara - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 01:09 WIB

Aiptu Martua Sigalingging kalah duel dengan dua terduga teroris

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menggelar rekonstruksi aksi teror penyerangan Pos Jaga Pintu 3 Mapolda, Jumat (20/10).Reka ulang yang ...
Tolong! Warga Bekasi Ini Ditahan RS Fatmawati
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 23:17 WIB

Tolong! Warga Bekasi Ini Ditahan RS Fatmawati

Sungguh ironis nasib yang dialami Warga Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Firiani. Ia bersama anaknya yang baru saja lahir tidak ...
Mahasiswa FIB USU Korban Pengeroyokan Satpam Masih Kritis
Sumatera Utara - Jumat, 20 Oktober 2017 - 22:31 WIB

Mahasiswa FIB USU Korban Pengeroyokan Satpam Masih Kritis

Setelah sempat terkenal brutal mengeroyok wartawan, kini oknum Satpam USU diduga kembali terlibat dalam tindak kekerasan.Seorang mahasiswa bernama Imanuel Silaban ...
Kapolda bersama Gubsu komitmen awasi penggunaan dana desa
Sumatera Utara - Jumat, 20 Oktober 2017 - 19:59 WIB

Kapolda bersama Gubsu komitmen awasi penggunaan dana desa

Kapolda Sumut Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw bersama Gubsu Tengku Erry Nuradi menyatakan komitmennya bersama untuk mengawasi penggunaan dana desa yang ...