Senin, 26 Juni 2017 | 01.56 WIB
KiniNEWS>Regional>Jawa Barat>Deddy Mizwar Berharap Bawaslu Lebih Awas Hadapi Pilkada Serentak

Deddy Mizwar Berharap Bawaslu Lebih Awas Hadapi Pilkada Serentak

Sabtu, 29 April 2017 - 15:02 WIB

IMG-5369

Wakil Gubernur Jawa Barat,Deddy Mizwar (Humas Pemprov Jabar)

Bandung, kini.co.id – Menghadapi Pilkada serentak 2018, Provinsi Jawa Barat tidak hanya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur namun sedikitnya ada 10 Kota/Kabupaten yang sama menggelar Pilkada.

Maka dari itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar mengimbau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar berperan aktif dalam mendorong tingkat partisipatif masyarakat dalam untuk mengawasi Pilkada serentak tersebut.

“Sistem pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakkan aturan Pilkada, oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang tidak saja efektif dan efisien, tapi juga mampu mendorong partisipasi publik dan partai politik untuk melakukan pengawasan Pilkada,” tegas Deddy Mizwar kepada wartawan, di Bandung, Jumat, (28/4/).

Deddy Mizwar menegaskan sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang intinya mengamanatkan bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Maka dari itu partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan mulai dari tahapan pemilihan, sosialisasi, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dengan tetap menjaga netralitas, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan.

“Semua itu bertujuan agar meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancer,” paparnya.

Sebelumnya, pada kesempatan tersebut anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan komitmennya untuk meningkatkan pengawasan partisipatif dari masyarakat untuk Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Untuk tahapan Pilkada Serentak 2018 akan dimulai pada Agustus 2017, sementara tahapan Pemilihan Anggota Legislatif dan Presiden akan dimulai sekitar Desember 2017.

“Kami sangat berharap besar dari Jawa Barat. Ada 16 kabupaten/kota, ada satu Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur. Ini tugas kita bersama ke depan, bukan hanya dari teman-teman KPU, Bawaslu Provinsi. Bukan hanya Panwas Kabupaten/Kota, tapi semua pihak, terlebih Partai Politik,” ujarnya.

Menurutnya, partai politik harus mampu menjadi pengawal utama demokrasi di Indonesia. Parpol bisa membuat kendali terhadap masa dan apapun yang terjadi pada Pemilu ke depan.

“Untuk itu, diharapkan peran serta Parpol perlu lebih ditingkatkan menjadi garda terdepan dalam berdemokrasi yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil,” ungkapnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Pesan Kapolrestabes Medan untuk Pemudik
Sumatera Utara - Kamis, 22 Juni 2017 - 14:53 WIB

Pesan Kapolrestabes Medan untuk Pemudik

Bagi yang mau berangkat mudik ke kampung halaman. Ada baiknya mengikuti saran alias tips untuk para pemudik dari Kapolrestabes Medan, ...
Gubsu dan Kapolda Cek Kesiapan Mudik
Sumatera Utara - Rabu, 21 Juni 2017 - 21:21 WIB

Gubsu dan Kapolda Cek Kesiapan Mudik

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi bersama Kapolda Sumut, Inspektur Jendral Rycko Amelza Dahniel melakukan pengecekan sejumlah sejumlah kesiapan transportasi ...
Politisi Gerindra : Saya Harap Media Tuliskan Ini
Sumatera Utara - Rabu, 21 Juni 2017 - 19:33 WIB

Politisi Gerindra : Saya Harap Media Tuliskan Ini

Anggota DPRD kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung mengaku mendapatkan pesan singkat dari masyarakat tentang tak merata pembagian bantuan dari ...
Selamatkan Hutan, 11 Perusahaan Tambang di Sumut jadi Sorotan   
Sumatera Utara - Rabu, 21 Juni 2017 - 13:59 WIB

Selamatkan Hutan, 11 Perusahaan Tambang di Sumut jadi Sorotan  

Kegiatan pertambangan ilegal seringkali menjadi biang kerok kerusakan hutan dan lingkungan.Sayangnya bukan cuma yang ilegal, perusahaan dengan izin yang masih ...
Sultan Yogya Larang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik
DI Yogyakarta - Rabu, 21 Juni 2017 - 01:34 WIB

Sultan Yogya Larang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan Hamengku Buwono X melarang seluruh pegawai di lingkungan Pemprov DIY menggunakan mobil dinas untuk ...
Mau Kabur, Mobil Napi Nabrak Rumah Warga
Sumatera Utara - Selasa, 20 Juni 2017 - 15:48 WIB

Mau Kabur, Mobil Napi Nabrak Rumah Warga

Selasa (20/6) pagi, Jalan Lembaga Pemasyarakat, Kelurahan Tanjunggusta, Kecamatan Medan Helvetia ramai. Sebuah mobil berwarna hitam menghantam sebuah rumah di ...