Kamis, 24 Agustus 2017 | 10.10 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Seminar Nasional soal Peradilan di UMSU

Seminar Nasional soal Peradilan di UMSU

Reporter : Nur Fatimah | Selasa, 25 April 2017 - 17:34 WIB

IMG-5330

Seminar Nasional bertema 'Independensi & Akuntabilitas Peradilan di Indonesia'. (kininews/armand)

MEDAN, kini.co.id – Seminar Nasional bertema ‘Independensi & Akuntabilitas Peradilan di Indonesia’ hadir di Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Selasa (25/4).

Seminar itu diramaikan oleh sejumlah narasumber seperti, Dr HM Busyro Muqoddas MHum (Ketua PP Muhammadiyah), Dahnil Anzar Simanjuntak SE ME (Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah), Dr Trisno Raharjo SH MH (Ketua Forum Dekan FH PTM se-Indonesia), Dr Abdul Hakim Siagian SH MHum (Pakar Hukum), dan Raden Muhammad Syafii (anggota Komisi III DPR RI).

Wakil Rektor I UMSU, Dr Muhammad Arifin Gultom menyebutkan, seminar ini membahas tentang permasalahan peradilan di Indonesia. Mengingat isu peradilan masih terus hangat dibahas dan diperbincangkan.

“Apalagi, pembahasan dipaparkan oleh para narasumber dengan perspektif masing-masing. Peradilan di Indonesia memang sudah menjadi sesuatu perbincangan hangat di tengah masyarakat. Namun, kalau berbicara peradilan, sesungguhnya yang lebih mengena itu aparat penegak hukum,” ujar Arifin Gultom didampingi, Rektor UMSU Dr Agussani MAP didampingi diwakili Wakil Rektor (WR) I Dr Muhammad Arifin Gultom, Komisioner Komisi Yudisial RI Dr Farid Wajdi, perwakilan FH Universitas Muhammadiyah Malang, FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, FH Universitas Muhammadiyah Kendari.

Arifin berharap, seminar kali ini mampu menambahkan ilmu dan pengalaman baru bagi peserta dan seluruh tamu undangan.

“Dari pertemuan ini semoga bisa memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran untuk bagaimana menciptakan peradilan yang baik, bermartabat, serta yang didambakan. Sebab, bagaimanapun peradilan adalah tembok terakhir bagi para pencari keadilan,” ujar Arifin.

Dalam kesempatan itu, konsolidasi Dekan FH Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Indonesia melakukan deklarasi dukungan publik atau pernyataan sikap mewujudkan akuntabilitas peradilan yang sesungguhnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
DPD Golkar Sumut Siapkan Lima Bakal Calon Kepala Daerah
Sumatera Utara - Kamis, 24 Agustus 2017 - 01:27 WIB

DPD Golkar Sumut Siapkan Lima Bakal Calon Kepala Daerah

Dari delapan daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Sumatera Utara (Sumut), DPD Partai Golkar Sumut ...
Kapolri Akan Temui Korban Erupsi Gunung Sinabung di Karo
Sumatera Utara - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Kapolri Akan Temui Korban Erupsi Gunung Sinabung di Karo

Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan menghadiri bakti kesehatan dan sosial dengan memberi bantuan untuk korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten ...
Meski Ketuanya Ditempatkan sebagai Wakil, Golkar Sumut Mengaku Tetap Solid
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 19:59 WIB

Meski Ketuanya Ditempatkan sebagai Wakil, Golkar Sumut Mengaku Tetap Solid

Keputusan DPP Golkar yang menduetkan Tengku Erry Nuradi dan Ngogesa Sitepu sebagai pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur Sumatera Utara dinilai ...
Realisasi Pendapatan Medan Rp4,3 T, Gerindra Minta SKPD Dievaluasi
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 16:19 WIB

Realisasi Pendapatan Medan Rp4,3 T, Gerindra Minta SKPD Dievaluasi

Realisasi pendapatan daerah Kota Medan dinilai masih belum maksimal. Di beberapa sektor, pendapatan justru jauh dari target.Untuk itu Fraksi Gerindra ...
Pendapatan Reklame Jauh dari Target, PKS: Penghinaan Bagi Kota Medan
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 16:03 WIB

Pendapatan Reklame Jauh dari Target, PKS: Penghinaan Bagi Kota Medan

Persoalan reklame terus menjadi sorotan. Pasalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor reklame masih sangat memprihatinkan.Dari target Rp89,9 ...
Nunggak Uang Sewa, Pusat Kuliner Merdeka Walk Medan Diminta Tutup
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:40 WIB

Nunggak Uang Sewa, Pusat Kuliner Merdeka Walk Medan Diminta Tutup

Keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Medan menjadi perhatian anggota legislatif.Hal ini mengingat semakin menyempitnya RTH seiring berdirinya bangunan ...