Minggu, 17 Desember 2017 | 20.57 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Arogansi Direksi PDAM Tirtanadi Naikkan Tarif

Arogansi Direksi PDAM Tirtanadi Naikkan Tarif

Reporter : Nur Fatimah | Jumat, 21 April 2017 - 22:14 WIB

IMG-5307

Kantor Ombudsman Sumut. (kininews/ist)

MEDAN, kini.co.id – Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) memastikan menolak kenaikan tarif perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirtanadi pada tahun 2017. Pelanggaran PDAM Tirtanadi itu pun sudah sampai ke Ombudsman Republik Indonesia.

Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi S Siregar menyebutkan, PDAM telah hukum dan mal-administrasi dalam menerbitkan SK Direksi tentang Penyesuaian Tarif atau Kenaikan Tarif Air Minum.

“Arogansi Direksi PDAM Tirtanadi menaikkan tarif air minum yang melanggar Perda dan Permendagri merupakan salah satu bentuk pelanggaran pelayanan publik. Sebagaimana konsultasi yang dilakukan dengan anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih menyarankan mengadu langsung di Perwakilan Sumut saja, tidak harus ke Ombudsman Pusat,” ujar Padian, Jumat (21/4).

Padian pun melaporkan Direktur Utama PDAM Tirtanadi ke Ombudsman RI perwakilan Sumut karena diduga telah melanggar Perda Sumatera Utara No.10 Tahun 2009, Permendagri No.71 Tahun 2016 jo. Permendagri No. 23 Tahun 2006. Yaitu, mengabaikan perintah untuk menjaring aspirasi pelanggan (public hearing) dan melaksanakan rapat konsultasi dengan DPRD Sumut sebelum menerbitkan SK. Gubernur dan SK.Direksi terkait penyesuaian tarif air minum.

Sayangnya, Dirut PDAM Tirtanadi masih bersikukuh menerbitkan SK kenaikan tarif walaupun secara nyata telah mengebiri perintah Perda dan Permendagri penyesuaian tarif air minum.

“PDAM Tirtanadi tidak boleh mengeluarkan kebijakan sepihak yang merugikan hak-hak pelanggan dengan melanggar hukum. Jika perlu, Ombudsman dapat memberi rekomendasi kepada Mendagri untuk memberikan sanksi kepada Gubsu dan Dirut PDAM Tirtanadi,” ujarnya.

Menurutnya, PDAM Tirtanadi diduga dengan sengaja melanggar Pasal 75 Perda Sumatera Utara No.10 Tahun 2019 dan Permendagri No. 71 Tahun 2016. Pasalnya, jika dilakukan menjaring aspirasi pelanggan dan rapat konsultasi dengan DPRD Sumut, pasti akan mendapat penolakan dengan buruknya pelayanan yang diberikan.

“Masalah yang ditangani hanya pelanggan yang mengadu saja, tanpa memperbaiki infrastruktur dan manajemen frontliner pelayanan PDAM Tirtanadi secara menyeluruh. Jadi, ketika pelanggan menolak kenaikan tarif baik tahun 2013 ataupun masa mendatang cukup beralasan karena PDAM Tirtanadi masih gagal memenuhi mutu pelayanan,” ucap Padian.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
BPBD Cilacap catat 110 rumah rusak akibat gempa
Jawa Tengah - Minggu, 17 Desember 2017 - 14:00 WIB

BPBD Cilacap catat 110 rumah rusak akibat gempa

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Cilacap Tri Komara Sidhy mengatakan, sebanyak 110 rumah di Kabupaten Cilacap, Jawa ...
PAN resmi usung Sudirman Said di Pilgub Jateng
Jawa Tengah - Sabtu, 16 Desember 2017 - 19:44 WIB

PAN resmi usung Sudirman Said di Pilgub Jateng

Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi mendukung pencalonan Sudirman Said sebagai calon gubernur Jawa Tengah dalam Pilkada 2018. Kepastian tersebut ...
Disparbud ajak wisatawan tak ragu datang ke Majalengka
Jawa Barat - Sabtu, 16 Desember 2017 - 14:54 WIB

Disparbud ajak wisatawan tak ragu datang ke Majalengka

Kepala Bidang Pengelolaan IndustriPariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka, Mumuh Muhidin mengatakan persoalan festival durian Sindangwangi 2017 yang sempat ...
Golkar Jabar desak DPP cabut dukungan untuk Ridwan Kamil
Jawa Barat - Sabtu, 16 Desember 2017 - 14:11 WIB

Golkar Jabar desak DPP cabut dukungan untuk Ridwan Kamil

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat mendesak agar pimpinan pusat partai berlambang beringin itu mencabut dukungan bagi ...
Polisi sebut belum temukan indikasi  penyalahgunaan narkoba di acara DWP
DKI Jakarta - Sabtu, 16 Desember 2017 - 13:39 WIB

Polisi sebut belum temukan indikasi penyalahgunaan narkoba di acara DWP

Pihak Polda Metro Jaya mengatakan sejauh ini belum didapatkan indikasi adanya penyalahgunaan dan peredaran narkoba di ajang Djakarta Warehouse Project ...
Gempa 6,9 SR, 2 Tewas Puluhan Rumah Rusak
Jawa Barat - Sabtu, 16 Desember 2017 - 12:05 WIB

Gempa 6,9 SR, 2 Tewas Puluhan Rumah Rusak

Penanganan darurat dampak gempabumi 6,9 SR yang mengguncang wilayah bagian selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta masih terus ...