Kamis, 24 Agustus 2017 | 15.37 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Arogansi Direksi PDAM Tirtanadi Naikkan Tarif

Arogansi Direksi PDAM Tirtanadi Naikkan Tarif

Reporter : Nur Fatimah | Jumat, 21 April 2017 - 22:14 WIB

IMG-5307

Kantor Ombudsman Sumut. (kininews/ist)

MEDAN, kini.co.id – Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) memastikan menolak kenaikan tarif perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirtanadi pada tahun 2017. Pelanggaran PDAM Tirtanadi itu pun sudah sampai ke Ombudsman Republik Indonesia.

Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi S Siregar menyebutkan, PDAM telah hukum dan mal-administrasi dalam menerbitkan SK Direksi tentang Penyesuaian Tarif atau Kenaikan Tarif Air Minum.

“Arogansi Direksi PDAM Tirtanadi menaikkan tarif air minum yang melanggar Perda dan Permendagri merupakan salah satu bentuk pelanggaran pelayanan publik. Sebagaimana konsultasi yang dilakukan dengan anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih menyarankan mengadu langsung di Perwakilan Sumut saja, tidak harus ke Ombudsman Pusat,” ujar Padian, Jumat (21/4).

Padian pun melaporkan Direktur Utama PDAM Tirtanadi ke Ombudsman RI perwakilan Sumut karena diduga telah melanggar Perda Sumatera Utara No.10 Tahun 2009, Permendagri No.71 Tahun 2016 jo. Permendagri No. 23 Tahun 2006. Yaitu, mengabaikan perintah untuk menjaring aspirasi pelanggan (public hearing) dan melaksanakan rapat konsultasi dengan DPRD Sumut sebelum menerbitkan SK. Gubernur dan SK.Direksi terkait penyesuaian tarif air minum.

Sayangnya, Dirut PDAM Tirtanadi masih bersikukuh menerbitkan SK kenaikan tarif walaupun secara nyata telah mengebiri perintah Perda dan Permendagri penyesuaian tarif air minum.

“PDAM Tirtanadi tidak boleh mengeluarkan kebijakan sepihak yang merugikan hak-hak pelanggan dengan melanggar hukum. Jika perlu, Ombudsman dapat memberi rekomendasi kepada Mendagri untuk memberikan sanksi kepada Gubsu dan Dirut PDAM Tirtanadi,” ujarnya.

Menurutnya, PDAM Tirtanadi diduga dengan sengaja melanggar Pasal 75 Perda Sumatera Utara No.10 Tahun 2019 dan Permendagri No. 71 Tahun 2016. Pasalnya, jika dilakukan menjaring aspirasi pelanggan dan rapat konsultasi dengan DPRD Sumut, pasti akan mendapat penolakan dengan buruknya pelayanan yang diberikan.

“Masalah yang ditangani hanya pelanggan yang mengadu saja, tanpa memperbaiki infrastruktur dan manajemen frontliner pelayanan PDAM Tirtanadi secara menyeluruh. Jadi, ketika pelanggan menolak kenaikan tarif baik tahun 2013 ataupun masa mendatang cukup beralasan karena PDAM Tirtanadi masih gagal memenuhi mutu pelayanan,” ucap Padian.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Diusir dari Lahan PT KAI, Warga Mengadu ke DPRD Medan
Sumatera Utara - Kamis, 24 Agustus 2017 - 15:02 WIB

Diusir dari Lahan PT KAI, Warga Mengadu ke DPRD Medan

Disuruh segera pindah, warga yang tinggal di pinggir rel kereta api mendatangi DPRD Medan.Mereka yang terdiri dari warga warga lingkungan ...
DPD Golkar Sumut Siapkan Lima Bakal Calon Kepala Daerah
Sumatera Utara - Kamis, 24 Agustus 2017 - 01:27 WIB

DPD Golkar Sumut Siapkan Lima Bakal Calon Kepala Daerah

Dari delapan daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Sumatera Utara (Sumut), DPD Partai Golkar Sumut ...
Kapolri Akan Temui Korban Erupsi Gunung Sinabung di Karo
Sumatera Utara - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Kapolri Akan Temui Korban Erupsi Gunung Sinabung di Karo

Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan menghadiri bakti kesehatan dan sosial dengan memberi bantuan untuk korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten ...
Meski Ketuanya Ditempatkan sebagai Wakil, Golkar Sumut Mengaku Tetap Solid
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 19:59 WIB

Meski Ketuanya Ditempatkan sebagai Wakil, Golkar Sumut Mengaku Tetap Solid

Keputusan DPP Golkar yang menduetkan Tengku Erry Nuradi dan Ngogesa Sitepu sebagai pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur Sumatera Utara dinilai ...
Realisasi Pendapatan Medan Rp4,3 T, Gerindra Minta SKPD Dievaluasi
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 16:19 WIB

Realisasi Pendapatan Medan Rp4,3 T, Gerindra Minta SKPD Dievaluasi

Realisasi pendapatan daerah Kota Medan dinilai masih belum maksimal. Di beberapa sektor, pendapatan justru jauh dari target.Untuk itu Fraksi Gerindra ...
Pendapatan Reklame Jauh dari Target, PKS: Penghinaan Bagi Kota Medan
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 16:03 WIB

Pendapatan Reklame Jauh dari Target, PKS: Penghinaan Bagi Kota Medan

Persoalan reklame terus menjadi sorotan. Pasalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor reklame masih sangat memprihatinkan.Dari target Rp89,9 ...