Rabu, 18 Oktober 2017 | 19.42 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Izin Tambang di Sumut Bermasalah Sejak Lama

Izin Tambang di Sumut Bermasalah Sejak Lama

Reporter : Nur Fatimah | Jumat, 7 April 2017 - 11:17 WIB

IMG-5137

Ilustrasi pungli (KiniNews/ist)

Medan, kini.co.id – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Kadistamben) Sumut, Edi Salim menguak banyaknya izin tambang yang bermasalah di Sumut.

Suap menyuap dalam proses perizinan menambah kejahatan di sektor tambang daerah.

Dengan kejadian OTT itu, Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Dana Tarigan, meminta Pemprovsu segera melakukan moratorium izin tambang.

Dirinya yakin masih banyak permasalahan izin tambang yang ada di Sumut. Permasalahan ini juga sudah lama terjadi bahkan sejak pengurusan izin masih berada di tingkat kabupaten/kota.

Setelah izin menjadi wewenang provinsi pun ternyata suap-menyuap izin tambang masih terjadi.

“Oleh karena itu polisi harus mengusut permasalahan ini hingga tuntas. Dan selagi dalam penyelidikan Pemprovsu harus melakukan moratorium izin tambang,” ucapnya, Jumat (7/4/2017).

Dana bahkan meminta polisi juga mengusut 84 perusahaan tambang yang telah dicabut izinnya oleh pusat.

“Perusahaan tambang yang sudah dicabut ijinnya tersebut ternyata belum menyelesaiakn kewajibannya seperti lingkungan, Pajak, PNBP dan reklamasi. Hasil temuan kita ada 3 IUP yang belum menyelesaikan kewajibannya, dan ini merupakan tindak pidana,” ungkapnya.

Editor: Fetty Putri

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov tak larang transportasi daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov tak larang transportasi daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...
Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 10:00 WIB

Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, Kota Bekasi memiliki hubungan yang erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta ...