Kamis, 24 Agustus 2017 | 13.48 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Poldasu Didesak Kembalikan Tanah Rakyat

Poldasu Didesak Kembalikan Tanah Rakyat

Reporter : Ary Syahputra | Sabtu, 18 Maret 2017 - 23:41 WIB

IMG-4785

Spanduk desakan kepada Poldasu untuk kembalikan tanah rakyat (Ist)

Medan, kini.co.id – Maraknya spanduk bertuliskan desakan agar Polda Sumatera Utara (Sumut) kembalikan tanah rakyat tetap terpasang setelah pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangani Kota Medan.

Salah satu spanduk bertuliskan “Poldasu Segera Kembalikan Tanah Rakyat..!!” serta meminta Polda Sumut menaati hukum tersebut dipasang oleh Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumut.

Liston Hutajulu dari Pospera Sumut, mengatakan, pihaknya tetap meminta Polda Sumut untuk mengembalikan tanah tersebut.

“Kami tetap menuntut agar mengembalikan tanah rakyat seluas 7 hektar yang kini menjadi lahan parkir PT Sianjur Resort,” ujar Liston di Medan, Sabtu (18/3).

Terkait masalah ini, perwakilan Komnas HAM sudah menemui pihak Polda Sumut.

Sejumlah spanduk yang dipsang untuk memprotes dugaan penyerobotan lahan yang digunakan untuk area parkir dan kantin kepolisian di belakang Mapolda.

Lahan yang masuk wilayah Desa Marinda II, Kecamatan Patumpak, Kabupaten Deli Serdang tersebut diklaim merupakan milik PT Sianjur Resort (SR).

Kuasa hukum PT SR, Sarmanto Tambunan, sebelumnya telah melaporkan Polda Sumut ke Kopolnas, Kapolri, Propam, dan Komnas HAM. “Kami juga sudah berkirim surat ke Presiden Jokowi guna meminta perlindungan hukum,” ujarnya.

Sarmanto mengatakan, penguasaan lahan oleh Polda Sumut adalah tindakan yang melanggar hukum dan merampas hak-hak masyarakat. Sebagaimana diketahui PT SR memiliki lahan tersebut didapat secara sah, sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari pihak-pihak yang berperkara hingga di tingkat kasasi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan.

Sementara Poldasu sendiri melakukan eksekusi lahan berdasar surat 20/X/430/VI/2006 tanggal 2 Juni 2016. Yang dimaksud surat tersebut adalah pelepasan Areal HGU PTPN II yang merupakan lahan PTPN II sebagaimana SHGU No.3l/Marindal

Sedangkan faktanya, jelas Sarmanto, lahan yang dikuasai Polda Sumut adalah milik PT SR, dan bukan bagian dari Sertiflkat HGU No.31/Marindal milik PTPN II, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan PTUN Medan No. 62/G/2004/PTUN-MDN 11 April 2005 Jo.

“Putusan Banding PTUN No. 69/BDG/2005/PT.TUN. MDN tanggal 27 September 2005 telah berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Dalam putusan itu tertulis, bahwa areal tanah objek SHGU Nomor: 31/Marindal 11/2003 adalah tanah yang arealnya berbeda dengan tanah yang dikuasai Penggugat (ic.PT. Sianjur Resort) atau dengan perkataan lain bahwa tanah yang dikuasai Penggugat tidak termasuk pada areal tanah HGU Nomor: 31 Marindal 11/2005.

“Kapolda telah mengabaikan posisi kepemilikan lahan klien kami dan telah mengesampingkan asas kehati-hatian dan kepastian hukum dengan tidak menghormati keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
DPD Golkar Sumut Siapkan Lima Bakal Calon Kepala Daerah
Sumatera Utara - Kamis, 24 Agustus 2017 - 01:27 WIB

DPD Golkar Sumut Siapkan Lima Bakal Calon Kepala Daerah

Dari delapan daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Sumatera Utara (Sumut), DPD Partai Golkar Sumut ...
Kapolri Akan Temui Korban Erupsi Gunung Sinabung di Karo
Sumatera Utara - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Kapolri Akan Temui Korban Erupsi Gunung Sinabung di Karo

Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan menghadiri bakti kesehatan dan sosial dengan memberi bantuan untuk korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten ...
Meski Ketuanya Ditempatkan sebagai Wakil, Golkar Sumut Mengaku Tetap Solid
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 19:59 WIB

Meski Ketuanya Ditempatkan sebagai Wakil, Golkar Sumut Mengaku Tetap Solid

Keputusan DPP Golkar yang menduetkan Tengku Erry Nuradi dan Ngogesa Sitepu sebagai pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur Sumatera Utara dinilai ...
Realisasi Pendapatan Medan Rp4,3 T, Gerindra Minta SKPD Dievaluasi
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 16:19 WIB

Realisasi Pendapatan Medan Rp4,3 T, Gerindra Minta SKPD Dievaluasi

Realisasi pendapatan daerah Kota Medan dinilai masih belum maksimal. Di beberapa sektor, pendapatan justru jauh dari target.Untuk itu Fraksi Gerindra ...
Pendapatan Reklame Jauh dari Target, PKS: Penghinaan Bagi Kota Medan
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 16:03 WIB

Pendapatan Reklame Jauh dari Target, PKS: Penghinaan Bagi Kota Medan

Persoalan reklame terus menjadi sorotan. Pasalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor reklame masih sangat memprihatinkan.Dari target Rp89,9 ...
Nunggak Uang Sewa, Pusat Kuliner Merdeka Walk Medan Diminta Tutup
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:40 WIB

Nunggak Uang Sewa, Pusat Kuliner Merdeka Walk Medan Diminta Tutup

Keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Medan menjadi perhatian anggota legislatif.Hal ini mengingat semakin menyempitnya RTH seiring berdirinya bangunan ...