Senin, 11 Desember 2017 | 20.29 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Poldasu Didesak Kembalikan Tanah Rakyat

Poldasu Didesak Kembalikan Tanah Rakyat

Reporter : Ary Syahputra | Sabtu, 18 Maret 2017 - 23:41 WIB

IMG-4785

Spanduk desakan kepada Poldasu untuk kembalikan tanah rakyat (Ist)

Medan, kini.co.id – Maraknya spanduk bertuliskan desakan agar Polda Sumatera Utara (Sumut) kembalikan tanah rakyat tetap terpasang setelah pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangani Kota Medan.

Salah satu spanduk bertuliskan “Poldasu Segera Kembalikan Tanah Rakyat..!!” serta meminta Polda Sumut menaati hukum tersebut dipasang oleh Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumut.

Liston Hutajulu dari Pospera Sumut, mengatakan, pihaknya tetap meminta Polda Sumut untuk mengembalikan tanah tersebut.

“Kami tetap menuntut agar mengembalikan tanah rakyat seluas 7 hektar yang kini menjadi lahan parkir PT Sianjur Resort,” ujar Liston di Medan, Sabtu (18/3).

Terkait masalah ini, perwakilan Komnas HAM sudah menemui pihak Polda Sumut.

Sejumlah spanduk yang dipsang untuk memprotes dugaan penyerobotan lahan yang digunakan untuk area parkir dan kantin kepolisian di belakang Mapolda.

Lahan yang masuk wilayah Desa Marinda II, Kecamatan Patumpak, Kabupaten Deli Serdang tersebut diklaim merupakan milik PT Sianjur Resort (SR).

Kuasa hukum PT SR, Sarmanto Tambunan, sebelumnya telah melaporkan Polda Sumut ke Kopolnas, Kapolri, Propam, dan Komnas HAM. “Kami juga sudah berkirim surat ke Presiden Jokowi guna meminta perlindungan hukum,” ujarnya.

Sarmanto mengatakan, penguasaan lahan oleh Polda Sumut adalah tindakan yang melanggar hukum dan merampas hak-hak masyarakat. Sebagaimana diketahui PT SR memiliki lahan tersebut didapat secara sah, sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari pihak-pihak yang berperkara hingga di tingkat kasasi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan.

Sementara Poldasu sendiri melakukan eksekusi lahan berdasar surat 20/X/430/VI/2006 tanggal 2 Juni 2016. Yang dimaksud surat tersebut adalah pelepasan Areal HGU PTPN II yang merupakan lahan PTPN II sebagaimana SHGU No.3l/Marindal

Sedangkan faktanya, jelas Sarmanto, lahan yang dikuasai Polda Sumut adalah milik PT SR, dan bukan bagian dari Sertiflkat HGU No.31/Marindal milik PTPN II, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan PTUN Medan No. 62/G/2004/PTUN-MDN 11 April 2005 Jo.

“Putusan Banding PTUN No. 69/BDG/2005/PT.TUN. MDN tanggal 27 September 2005 telah berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Dalam putusan itu tertulis, bahwa areal tanah objek SHGU Nomor: 31/Marindal 11/2003 adalah tanah yang arealnya berbeda dengan tanah yang dikuasai Penggugat (ic.PT. Sianjur Resort) atau dengan perkataan lain bahwa tanah yang dikuasai Penggugat tidak termasuk pada areal tanah HGU Nomor: 31 Marindal 11/2005.

“Kapolda telah mengabaikan posisi kepemilikan lahan klien kami dan telah mengesampingkan asas kehati-hatian dan kepastian hukum dengan tidak menghormati keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Dongkrak literasi, Pemprov Sumut akan pecahkan tiga rekor Muri
Sumatera Utara - Senin, 11 Desember 2017 - 20:26 WIB

Dongkrak literasi, Pemprov Sumut akan pecahkan tiga rekor Muri

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dias Perpustakaan dan Arsip bekerjasama dengan Forum Masyarakat Literasi akan menggelar pemecahan rekor Museum Rekor ...
Pemprov Sumut juga raih penghargaan peduli HAM
Sumatera Utara - Senin, 11 Desember 2017 - 19:35 WIB

Pemprov Sumut juga raih penghargaan peduli HAM

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat. Kali ini, Tengku Erry menerima penghargaan atas upayanya ...
Bupati Labura Ajak Masyarakat Teladani Rasulullah
Sumatera Utara - Senin, 11 Desember 2017 - 18:39 WIB
Labura

Bupati Labura Ajak Masyarakat Teladani Rasulullah

Bupati Labura Kharuddin Syah mengajak masyarakat untuk meneladani Rasulullah SAW.Hal itu dikatakannya saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1439 ...
Pelaku pembunuhan siswi SMA di Bekasi bukan pacar tapi..
Jawa Barat - Senin, 11 Desember 2017 - 17:05 WIB

Pelaku pembunuhan siswi SMA di Bekasi bukan pacar tapi..

Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota, memastikan jika kasus pembunuhan yang menimpa siswi SMA bernama Mashita Octavian (18) adalah salah salah ...
Syarat Mendapatkan Dana UMi untuk UMKM
Sumatera Utara - Senin, 11 Desember 2017 - 17:03 WIB

Syarat Mendapatkan Dana UMi untuk UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor yang menyokong pertumbuhan ekonomi suatu daerah.Namun seringkali pelaku UMKM terbentur dengan persoalan modal ...
Pembunuh siswi SMA di Bekasi ditangkap
Jawa Barat - Senin, 11 Desember 2017 - 16:59 WIB

Pembunuh siswi SMA di Bekasi ditangkap

Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Kota, meringkus pelaku pembunuhan siswi SMA, Mashita Octavian (18) yang terjadi di gerbang Perumahan Alinda, Bekasi ...