Minggu, 25 Juni 2017 | 08.52 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Poldasu Didesak Kembalikan Tanah Rakyat

Poldasu Didesak Kembalikan Tanah Rakyat

Reporter : Ary Syahputra | Sabtu, 18 Maret 2017 - 23:41 WIB

IMG-4785

Spanduk desakan kepada Poldasu untuk kembalikan tanah rakyat (Ist)

Medan, kini.co.id – Maraknya spanduk bertuliskan desakan agar Polda Sumatera Utara (Sumut) kembalikan tanah rakyat tetap terpasang setelah pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangani Kota Medan.

Salah satu spanduk bertuliskan “Poldasu Segera Kembalikan Tanah Rakyat..!!” serta meminta Polda Sumut menaati hukum tersebut dipasang oleh Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumut.

Liston Hutajulu dari Pospera Sumut, mengatakan, pihaknya tetap meminta Polda Sumut untuk mengembalikan tanah tersebut.

“Kami tetap menuntut agar mengembalikan tanah rakyat seluas 7 hektar yang kini menjadi lahan parkir PT Sianjur Resort,” ujar Liston di Medan, Sabtu (18/3).

Terkait masalah ini, perwakilan Komnas HAM sudah menemui pihak Polda Sumut.

Sejumlah spanduk yang dipsang untuk memprotes dugaan penyerobotan lahan yang digunakan untuk area parkir dan kantin kepolisian di belakang Mapolda.

Lahan yang masuk wilayah Desa Marinda II, Kecamatan Patumpak, Kabupaten Deli Serdang tersebut diklaim merupakan milik PT Sianjur Resort (SR).

Kuasa hukum PT SR, Sarmanto Tambunan, sebelumnya telah melaporkan Polda Sumut ke Kopolnas, Kapolri, Propam, dan Komnas HAM. “Kami juga sudah berkirim surat ke Presiden Jokowi guna meminta perlindungan hukum,” ujarnya.

Sarmanto mengatakan, penguasaan lahan oleh Polda Sumut adalah tindakan yang melanggar hukum dan merampas hak-hak masyarakat. Sebagaimana diketahui PT SR memiliki lahan tersebut didapat secara sah, sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari pihak-pihak yang berperkara hingga di tingkat kasasi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan.

Sementara Poldasu sendiri melakukan eksekusi lahan berdasar surat 20/X/430/VI/2006 tanggal 2 Juni 2016. Yang dimaksud surat tersebut adalah pelepasan Areal HGU PTPN II yang merupakan lahan PTPN II sebagaimana SHGU No.3l/Marindal

Sedangkan faktanya, jelas Sarmanto, lahan yang dikuasai Polda Sumut adalah milik PT SR, dan bukan bagian dari Sertiflkat HGU No.31/Marindal milik PTPN II, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan PTUN Medan No. 62/G/2004/PTUN-MDN 11 April 2005 Jo.

“Putusan Banding PTUN No. 69/BDG/2005/PT.TUN. MDN tanggal 27 September 2005 telah berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Dalam putusan itu tertulis, bahwa areal tanah objek SHGU Nomor: 31/Marindal 11/2003 adalah tanah yang arealnya berbeda dengan tanah yang dikuasai Penggugat (ic.PT. Sianjur Resort) atau dengan perkataan lain bahwa tanah yang dikuasai Penggugat tidak termasuk pada areal tanah HGU Nomor: 31 Marindal 11/2005.

“Kapolda telah mengabaikan posisi kepemilikan lahan klien kami dan telah mengesampingkan asas kehati-hatian dan kepastian hukum dengan tidak menghormati keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Pesan Kapolrestabes Medan untuk Pemudik
Sumatera Utara - Kamis, 22 Juni 2017 - 14:53 WIB

Pesan Kapolrestabes Medan untuk Pemudik

Bagi yang mau berangkat mudik ke kampung halaman. Ada baiknya mengikuti saran alias tips untuk para pemudik dari Kapolrestabes Medan, ...
Gubsu dan Kapolda Cek Kesiapan Mudik
Sumatera Utara - Rabu, 21 Juni 2017 - 21:21 WIB

Gubsu dan Kapolda Cek Kesiapan Mudik

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi bersama Kapolda Sumut, Inspektur Jendral Rycko Amelza Dahniel melakukan pengecekan sejumlah sejumlah kesiapan transportasi ...
Politisi Gerindra : Saya Harap Media Tuliskan Ini
Sumatera Utara - Rabu, 21 Juni 2017 - 19:33 WIB

Politisi Gerindra : Saya Harap Media Tuliskan Ini

Anggota DPRD kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung mengaku mendapatkan pesan singkat dari masyarakat tentang tak merata pembagian bantuan dari ...
Selamatkan Hutan, 11 Perusahaan Tambang di Sumut jadi Sorotan   
Sumatera Utara - Rabu, 21 Juni 2017 - 13:59 WIB

Selamatkan Hutan, 11 Perusahaan Tambang di Sumut jadi Sorotan  

Kegiatan pertambangan ilegal seringkali menjadi biang kerok kerusakan hutan dan lingkungan.Sayangnya bukan cuma yang ilegal, perusahaan dengan izin yang masih ...
Sultan Yogya Larang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik
DI Yogyakarta - Rabu, 21 Juni 2017 - 01:34 WIB

Sultan Yogya Larang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan Hamengku Buwono X melarang seluruh pegawai di lingkungan Pemprov DIY menggunakan mobil dinas untuk ...
Mau Kabur, Mobil Napi Nabrak Rumah Warga
Sumatera Utara - Selasa, 20 Juni 2017 - 15:48 WIB

Mau Kabur, Mobil Napi Nabrak Rumah Warga

Selasa (20/6) pagi, Jalan Lembaga Pemasyarakat, Kelurahan Tanjunggusta, Kecamatan Medan Helvetia ramai. Sebuah mobil berwarna hitam menghantam sebuah rumah di ...