Kamis, 22 Februari 2018 | 01.56 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Poldasu Didesak Kembalikan Tanah Rakyat

Poldasu Didesak Kembalikan Tanah Rakyat

Reporter : Ary Syahputra | Sabtu, 18 Maret 2017 - 23:41 WIB

IMG-4785

Spanduk desakan kepada Poldasu untuk kembalikan tanah rakyat (Ist)

Medan, kini.co.id – Maraknya spanduk bertuliskan desakan agar Polda Sumatera Utara (Sumut) kembalikan tanah rakyat tetap terpasang setelah pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendatangani Kota Medan.

Salah satu spanduk bertuliskan “Poldasu Segera Kembalikan Tanah Rakyat..!!” serta meminta Polda Sumut menaati hukum tersebut dipasang oleh Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumut.

Liston Hutajulu dari Pospera Sumut, mengatakan, pihaknya tetap meminta Polda Sumut untuk mengembalikan tanah tersebut.

“Kami tetap menuntut agar mengembalikan tanah rakyat seluas 7 hektar yang kini menjadi lahan parkir PT Sianjur Resort,” ujar Liston di Medan, Sabtu (18/3).

Terkait masalah ini, perwakilan Komnas HAM sudah menemui pihak Polda Sumut.

Sejumlah spanduk yang dipsang untuk memprotes dugaan penyerobotan lahan yang digunakan untuk area parkir dan kantin kepolisian di belakang Mapolda.

Lahan yang masuk wilayah Desa Marinda II, Kecamatan Patumpak, Kabupaten Deli Serdang tersebut diklaim merupakan milik PT Sianjur Resort (SR).

Kuasa hukum PT SR, Sarmanto Tambunan, sebelumnya telah melaporkan Polda Sumut ke Kopolnas, Kapolri, Propam, dan Komnas HAM. “Kami juga sudah berkirim surat ke Presiden Jokowi guna meminta perlindungan hukum,” ujarnya.

Sarmanto mengatakan, penguasaan lahan oleh Polda Sumut adalah tindakan yang melanggar hukum dan merampas hak-hak masyarakat. Sebagaimana diketahui PT SR memiliki lahan tersebut didapat secara sah, sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari pihak-pihak yang berperkara hingga di tingkat kasasi dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan.

Sementara Poldasu sendiri melakukan eksekusi lahan berdasar surat 20/X/430/VI/2006 tanggal 2 Juni 2016. Yang dimaksud surat tersebut adalah pelepasan Areal HGU PTPN II yang merupakan lahan PTPN II sebagaimana SHGU No.3l/Marindal

Sedangkan faktanya, jelas Sarmanto, lahan yang dikuasai Polda Sumut adalah milik PT SR, dan bukan bagian dari Sertiflkat HGU No.31/Marindal milik PTPN II, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan PTUN Medan No. 62/G/2004/PTUN-MDN 11 April 2005 Jo.

“Putusan Banding PTUN No. 69/BDG/2005/PT.TUN. MDN tanggal 27 September 2005 telah berkekuatan hukum tetap,” katanya.

Dalam putusan itu tertulis, bahwa areal tanah objek SHGU Nomor: 31/Marindal 11/2003 adalah tanah yang arealnya berbeda dengan tanah yang dikuasai Penggugat (ic.PT. Sianjur Resort) atau dengan perkataan lain bahwa tanah yang dikuasai Penggugat tidak termasuk pada areal tanah HGU Nomor: 31 Marindal 11/2005.

“Kapolda telah mengabaikan posisi kepemilikan lahan klien kami dan telah mengesampingkan asas kehati-hatian dan kepastian hukum dengan tidak menghormati keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Personil TNI-Polri bersihkan material menutup lahar dingin Sinabung
Sumatera Utara - Rabu, 21 Februari 2018 - 21:37 WIB

Personil TNI-Polri bersihkan material menutup lahar dingin Sinabung

Ratusan personil gabungan TNI-Polri melaksanakan gotong royong membersihkan material berupa batu dan kayu yang menutup arus aliran lahar dingin gunung ...
Calon kepala daerah dilarang kampanye di pesantren
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 21:01 WIB

Calon kepala daerah dilarang kampanye di pesantren

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mengingatkan pasangan calon kepala daerah agar tidak berkampanye di pesantren. Larangan itu sesuai ...
Waspada! 3 Pabrik di Bekasi Belum Kantongi IPLC
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:11 WIB

Waspada! 3 Pabrik di Bekasi Belum Kantongi IPLC

Sedikitnya, ada tiga dari 14 pabrik yang berdiri di sepanjang bantaran Kali Bekasi belum mengantongi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).Bahkan, ...
Satpam Sekolah Jadi Pengedar Sabu, Berakhir Dipenjara
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 19:50 WIB

Satpam Sekolah Jadi Pengedar Sabu, Berakhir Dipenjara

Seorang Satpam sekolah berinisial AS (33) rupanya merangkap kariernya sebagai pengedar sabu. Selain pengedar, AS juga sebagai pemakai yang mana ...
75 Persen SMP Swasta Bekasi Ditargetkan Laksanakan UNBK
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:59 WIB

75 Persen SMP Swasta Bekasi Ditargetkan Laksanakan UNBK

Dinas Pendidikan Kota Bekasi menargetkan pada tahun 2018 ini, minimal 75 persen SMP Swasta di dan 100 persen SMP Negeri ...
5 SMP Negeri di Bekasi Tak Dapat Lakukan UNBK
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:40 WIB

5 SMP Negeri di Bekasi Tak Dapat Lakukan UNBK

Dinas Pendidikan Kota Bekasi menunda pengadaan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi 5 SMP Negeri Kota Bekasi.Soalnya, ...