Rabu, 18 Oktober 2017 | 20.02 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Bahas Syarat Pengangkatan Kepling, DPRD Medan Singgung PKI dan ISIS

Bahas Syarat Pengangkatan Kepling, DPRD Medan Singgung PKI dan ISIS

Reporter : Nur Fatimah | Senin, 13 Maret 2017 - 17:04 WIB

IMG-4678

DPRD Medan. (Ist)

Medan, kini.co.id – Ada yang lucu dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Pembentukan Lingkungan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan.

Rapat tersebut malah ikut menyinggung Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ISIS ketika membahas syarat pengangkatan seorang kepling di Medan.

Awalnya pembicaraan itu muncul karena salahsatu anggota DPRD Medan dari Fraksi Demokrat mempertanyakan syarat pengajuan berkas kepling yakni salahsatunya pasfoto ukuran 4 x 6 dengan latar belakang merah.

“Ketua, saya mau bertanya kenapa dalam point g harus ada syarat pasfoto ukiran 4×6 cm latar belakang warna merah sebanyak 3 (tiga) lembar, kenapa latar belakangnya tidak hijau atau biru, saya saja buat paspor saja latarnya putih,” ucap Herry.

Anggota DPRD Medan dari Fraksi PDIP, Robby Barus yang saat itu memimpin rapat pun mengatakan itu karena saat ini pemimpin Indonesia dari PDIP yang identik dengan warna merah.

“Karena Pemerintah sekarang merah,” celetuknya.

“Kalau begitu kita masukan PKI juga dalam persyaratan ini,” sebut yang lain lagi.

“Soal itu sudah dihapus di jaman Gusdur,” ucap Robby menjawab usulan tersebut.

“Soal PKI itu belum dihapus dalam undang undang. Jadi siapa yang keberatan PKI dilarang masuk dalam aturan Ranperda ini,” jelas Anggota DPRD Medan dari Fraksi PAN, Ahmad Arif.

“Buat saja organisasi terlarang,” ucap perwakilan Fraksi Gerindra, Waginto.

“Kalau begitu ISIS Juga dimasukan dalam Ranperda ini,” celetuk perwakilan Fraksi Pernas, Beston Sinaga.

“ISIS itu belum ada undang undangnya,” Arif lagi.

Karena kekisruhan ini, Beston menyarankan DPRD Medan konsultasi ke Kemendagri. Sebab soal PKI merupakan politik, bahkan ia mengklaim ada dokter yang PKI.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov tak larang transportasi daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov tak larang transportasi daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...
Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 10:00 WIB

Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, Kota Bekasi memiliki hubungan yang erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta ...