Kamis, 22 Februari 2018 | 02.04 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>TNI AL Harus Hormati Gugatan di PN Lubuk Pakam

TNI AL Harus Hormati Gugatan di PN Lubuk Pakam

Reporter : Nur Fatimah | Kamis, 9 Maret 2017 - 17:33 WIB

IMG-4615

KontraS. (ist)

DELISERDANG, kini.co.id – Staf Advokasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Amin Multazam meminta Panglima TNI segera tuntaskan persoalan sengketa tanah antara Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) I Belawan dengan warga Dusun V Palu Hiu, Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

“Kami minta agar TNI AL hormati gugatan masyarakat yang sedang berjalan di PN Lubuk Pakam. TNI AL mestinya lindungi masyarakat, tidak menakut-nakuti,” ungkap Amin Multazam.

Menurutnya, jika Panglima TNI tak mengambil alih persoalan ini bisa berdampak tak baik pada masyarakt. Bahkan kemungkinan akan jatuh korban dari masyarakat terbuka lebar.

“KSAL atau Panglima TNI mesti langsung melihat penderitaan masyarakat di Paluh Kurau. Sejak Februari kemarin, masyarakat terus diintimidasi dan diusir dari rumahnya, karena lahan mereka hendak dirampas,” kata Amin, Kamis (9/3).

Amin mencontohkan, kasus yang dialami oleh warga, Ludik Simanjuntak (59) yang mengaku mendapatkan perlakukan tak menyenangkan dari personel TNI AL. Laporan keluhan mereka ke Polisi Militer (POM) Angkatan Laut tak mendapatkan respon baik.

“Kepada siapa lagi masyarakat meminta perlindungan. Sepanjang sengketa ini bergulir, masyarakat bahkan ada yang diancam bunuh,” ujar Amin.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Personil TNI-Polri bersihkan material menutup lahar dingin Sinabung
Sumatera Utara - Rabu, 21 Februari 2018 - 21:37 WIB

Personil TNI-Polri bersihkan material menutup lahar dingin Sinabung

Ratusan personil gabungan TNI-Polri melaksanakan gotong royong membersihkan material berupa batu dan kayu yang menutup arus aliran lahar dingin gunung ...
Calon kepala daerah dilarang kampanye di pesantren
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 21:01 WIB

Calon kepala daerah dilarang kampanye di pesantren

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mengingatkan pasangan calon kepala daerah agar tidak berkampanye di pesantren. Larangan itu sesuai ...
Waspada! 3 Pabrik di Bekasi Belum Kantongi IPLC
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:11 WIB

Waspada! 3 Pabrik di Bekasi Belum Kantongi IPLC

Sedikitnya, ada tiga dari 14 pabrik yang berdiri di sepanjang bantaran Kali Bekasi belum mengantongi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).Bahkan, ...
Satpam Sekolah Jadi Pengedar Sabu, Berakhir Dipenjara
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 19:50 WIB

Satpam Sekolah Jadi Pengedar Sabu, Berakhir Dipenjara

Seorang Satpam sekolah berinisial AS (33) rupanya merangkap kariernya sebagai pengedar sabu. Selain pengedar, AS juga sebagai pemakai yang mana ...
75 Persen SMP Swasta Bekasi Ditargetkan Laksanakan UNBK
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:59 WIB

75 Persen SMP Swasta Bekasi Ditargetkan Laksanakan UNBK

Dinas Pendidikan Kota Bekasi menargetkan pada tahun 2018 ini, minimal 75 persen SMP Swasta di dan 100 persen SMP Negeri ...
5 SMP Negeri di Bekasi Tak Dapat Lakukan UNBK
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:40 WIB

5 SMP Negeri di Bekasi Tak Dapat Lakukan UNBK

Dinas Pendidikan Kota Bekasi menunda pengadaan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi 5 SMP Negeri Kota Bekasi.Soalnya, ...