Rabu, 18 Oktober 2017 | 19.40 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Pimpinan Perusahaan Reklame Ancam Pemerintah kota Medan

Pimpinan Perusahaan Reklame Ancam Pemerintah kota Medan

Reporter : Nur Fatimah | Kamis, 9 Maret 2017 - 14:34 WIB

IMG-4602

Reklame yang rencana diturunkan oleh pemerintah kota Medan di Jalan Imam Bonjol Medan. (kininews/armand)

MEDAN, kini.co.id – Pimpinan PT Star Indonesia, perusahaan reklame, Iskandar ST menegaskan tak akan menurunkan papan reklame miliknya yang berada di zona larangan. Bahkan Iskandar mengancam jika, pemerintah kota Medan benar-benar menurunkan.

Iskandar mengatakan telah mendapatkan surat pemberitahuan dari satuan polisi pamong praja. Iskandar pun bersikeras takkan memangkas papan reklame di Jalan Imam Bonjol dan titik-titik lain yang ada reklame miliknya.

“Saya kantongi ijin, tapi sudah kadaluarsa. Itupun karena saya tak boleh memperpanjang ijinnya. Saya pastikan takkan menurunkannya,” ungkap Iskandar, Kamis (9/3).

Iskandar mengancam, jika pemerintah kota Medan tetap merugikan dirinya dengan menurunkan usahanya, maka Iskandar akan membawa masalah itu ke ranah hukum.

“Perda dan perwal mengenai reklame tak melibatkan pengusaha selaku stakeholder. 13 zona yang diatur itu sudah menjadi lokasi bisnis. Kalau tak boleh ada papan reklame, mal juga tak boleh dong. Rumah sakit dan hotel juga. Saya akan tuntut, kalau ada penurunan. PT Star Indonesia bukan preman, tapi Pemko yang tak benar,” ungkap Iskandar.

Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kota Medan, M Sofyan menyatakan ada persoalan teknis saat rencana penurunan papan reklame milik Iskandar ST di Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (7/3) malam kemarin.

Padahal empat unit mobil crane dan ratusan personel gabungan, TNI, Polri dan Dishub kota Medan dan lainnya telah standby di lokasi.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov tak larang transportasi daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov tak larang transportasi daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...
Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 10:00 WIB

Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, Kota Bekasi memiliki hubungan yang erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta ...