Senin, 11 Desember 2017 | 12.44 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>LAPK Pastikan Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirtanadi

LAPK Pastikan Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirtanadi

Reporter : Nur Fatimah | Senin, 27 Februari 2017 - 15:43 WIB

IMG-4390

PDAM Tirtanadi. (ist).

MEDAN, kini.co.id
Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) menentukan sikap menolak kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi tahun 2017.

Sekretaris LAPK, Padian Adi S Siregar menyebutkan dalam siaran pers kepada kini.co.id, Senin (27/2) menyebutkan, penyesuaian dan kenaikan tarif air terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2013 dan berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI Nomor 71 Tahun 2016. Sehingga PDAM Tirtanadi tidak berkewajiban atau belum mendesak dilakukan kenaikan tarif air bahkan diduga terjadi pelanggaran hukum ditinjau dari aspek tahapan dan dasar kenaikan tarif air.

Kemudian, kata Padia, sejak kenaikan tarif air tahun 2013, pelayanan PDAM Tirtanadi masih buruk, dilihat dari tren keluhan/pengaduan pertahun meliputi kesamaan domisili pengadu buruknya komunikasi dan lambatnya respon penyelesaian pengaduan. Lalu, intimidasi, menyalahkan pelanggan dan hotline pengaduan tidak dapat diakses, losses air yang meningkat pertahun tidak dapat ditekan, IPA Sunggal sebesar 60% pertahun dan saluran pipa bocor, tagihan mahal akibat kesalahan pencatatan meter oleh petugas, dan buruknya kualitas, kuantitas dan kontinuitas air.

“Rencana kenaikan taif air tahun 2017 melanggar Pasal 2 jo. Pasal 7 PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2016 dan PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2006. Karena tidak dijaringnya aspirasi/pengaduan dan tidak dilakukan sosialisasi rencana perhitungan tarif kepada pelanggan secara distributif proporsional,” ucap Padian.

Kemudian, kata Padian, PDAM Tirtanadi melakukan upaya inefesiensi biaya operasional dan investasi terhadap besarnya penyertaan modal dari Pemprovsu setiap tahun. Kebijakan penghapusan utang kepada Pemerintah Pusat dan pengurangan biaya operasional distribusi rekening air kepada pelanggan yang seharusnya dapat menutupi biaya operasional dan investasi pembangunan IPA baru tanpa harus menaikkan tarif air.

“PDAM Tirtanadi tidak memiliki peraturan Standar Mutu Pelayanan untuk mengukur tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelangan. Sehingga pelanggan tidak mendapatkan kompensasi/ganti rugi apabila PDAM Tirtanadi gagal memenuhi tingkat mutu layanan. Sedangkan pelanggan selalu dirugikan membayar tagihan dan denda jika terlambat melakukan pembayaran,” ucap Padian.

Lalu, penyesuaian tarif yang seharusnya dilakukan adalah penurunan tarif air dan/atau penundaan kenaikan tarif air karena PDAM Tirtanadi tidak bisa/gagal memenuhi tingkat mutu pelayanan sesuai Pasal 2 jo. Pasal 4 PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2016 dan PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2006.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Ivan Iskandar Batubara siap dampingi Tengku Erry di Pilgub Sumut
Sumatera Utara - Senin, 11 Desember 2017 - 09:10 WIB

Ivan Iskandar Batubara siap dampingi Tengku Erry di Pilgub Sumut

Mengikuti jejak Sandiaga Salahudin Uno yang melepas jabatan Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dan berkiprah di politik, hal itu ...
Pelanggaran HAM di Sumut masih tinggi
Sumatera Utara - Senin, 11 Desember 2017 - 06:48 WIB

Pelanggaran HAM di Sumut masih tinggi

Kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) di Sumatera Utara masih sangat tinggi dan memprihatinkan. Berdasarkan catatan Komisi Orang Hilang dan ...
Banyak dikeluhkan, penggagas festival durian Sindangwangi 2017 bungkam
Jawa Barat - Senin, 11 Desember 2017 - 00:02 WIB

Banyak dikeluhkan, penggagas festival durian Sindangwangi 2017 bungkam

Pihak penggagas dan panitia festival durian Sindangwangi 2017 masih belum memberikan jawaban terkait banyaknya keluhan pengunjung yang sudah membeli tiket ...
PAN usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018
Sumatera Utara - Minggu, 10 Desember 2017 - 20:42 WIB

PAN usung Edy Rahmayadi di Pilgub Sumut 2018

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mencalonkan mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara 2018.Dukungan ...
Panitia Festival Durian Sindangwangi 2017 bakal diperkarakan
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 20:26 WIB

Panitia Festival Durian Sindangwangi 2017 bakal diperkarakan

Banyaknya keluhan masyarakat terkait kekecewaannya saat mengunjungi Festival Durian Sindangwangi 2017 di Pasar Ikan, Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten ...
KLHK segel limbah medis di TPS  Cirebon
Jawa Barat - Minggu, 10 Desember 2017 - 19:27 WIB

KLHK segel limbah medis di TPS Cirebon

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel tempat pembuangan sementara (TPS) yang berisikan limbah medis di Cirebon, Jawa Barat. "Saat ini ...