Kamis, 24 Agustus 2017 | 10.11 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>LAPK Pastikan Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirtanadi

LAPK Pastikan Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirtanadi

Reporter : Nur Fatimah | Senin, 27 Februari 2017 - 15:43 WIB

IMG-4390

PDAM Tirtanadi. (ist).

MEDAN, kini.co.id
Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) menentukan sikap menolak kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi tahun 2017.

Sekretaris LAPK, Padian Adi S Siregar menyebutkan dalam siaran pers kepada kini.co.id, Senin (27/2) menyebutkan, penyesuaian dan kenaikan tarif air terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2013 dan berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI Nomor 71 Tahun 2016. Sehingga PDAM Tirtanadi tidak berkewajiban atau belum mendesak dilakukan kenaikan tarif air bahkan diduga terjadi pelanggaran hukum ditinjau dari aspek tahapan dan dasar kenaikan tarif air.

Kemudian, kata Padia, sejak kenaikan tarif air tahun 2013, pelayanan PDAM Tirtanadi masih buruk, dilihat dari tren keluhan/pengaduan pertahun meliputi kesamaan domisili pengadu buruknya komunikasi dan lambatnya respon penyelesaian pengaduan. Lalu, intimidasi, menyalahkan pelanggan dan hotline pengaduan tidak dapat diakses, losses air yang meningkat pertahun tidak dapat ditekan, IPA Sunggal sebesar 60% pertahun dan saluran pipa bocor, tagihan mahal akibat kesalahan pencatatan meter oleh petugas, dan buruknya kualitas, kuantitas dan kontinuitas air.

“Rencana kenaikan taif air tahun 2017 melanggar Pasal 2 jo. Pasal 7 PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2016 dan PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2006. Karena tidak dijaringnya aspirasi/pengaduan dan tidak dilakukan sosialisasi rencana perhitungan tarif kepada pelanggan secara distributif proporsional,” ucap Padian.

Kemudian, kata Padian, PDAM Tirtanadi melakukan upaya inefesiensi biaya operasional dan investasi terhadap besarnya penyertaan modal dari Pemprovsu setiap tahun. Kebijakan penghapusan utang kepada Pemerintah Pusat dan pengurangan biaya operasional distribusi rekening air kepada pelanggan yang seharusnya dapat menutupi biaya operasional dan investasi pembangunan IPA baru tanpa harus menaikkan tarif air.

“PDAM Tirtanadi tidak memiliki peraturan Standar Mutu Pelayanan untuk mengukur tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelangan. Sehingga pelanggan tidak mendapatkan kompensasi/ganti rugi apabila PDAM Tirtanadi gagal memenuhi tingkat mutu layanan. Sedangkan pelanggan selalu dirugikan membayar tagihan dan denda jika terlambat melakukan pembayaran,” ucap Padian.

Lalu, penyesuaian tarif yang seharusnya dilakukan adalah penurunan tarif air dan/atau penundaan kenaikan tarif air karena PDAM Tirtanadi tidak bisa/gagal memenuhi tingkat mutu pelayanan sesuai Pasal 2 jo. Pasal 4 PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2016 dan PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2006.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
DPD Golkar Sumut Siapkan Lima Bakal Calon Kepala Daerah
Sumatera Utara - Kamis, 24 Agustus 2017 - 01:27 WIB

DPD Golkar Sumut Siapkan Lima Bakal Calon Kepala Daerah

Dari delapan daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Sumatera Utara (Sumut), DPD Partai Golkar Sumut ...
Kapolri Akan Temui Korban Erupsi Gunung Sinabung di Karo
Sumatera Utara - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Kapolri Akan Temui Korban Erupsi Gunung Sinabung di Karo

Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan menghadiri bakti kesehatan dan sosial dengan memberi bantuan untuk korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten ...
Meski Ketuanya Ditempatkan sebagai Wakil, Golkar Sumut Mengaku Tetap Solid
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 19:59 WIB

Meski Ketuanya Ditempatkan sebagai Wakil, Golkar Sumut Mengaku Tetap Solid

Keputusan DPP Golkar yang menduetkan Tengku Erry Nuradi dan Ngogesa Sitepu sebagai pasangan bakal calon gubernur/wakil gubernur Sumatera Utara dinilai ...
Realisasi Pendapatan Medan Rp4,3 T, Gerindra Minta SKPD Dievaluasi
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 16:19 WIB

Realisasi Pendapatan Medan Rp4,3 T, Gerindra Minta SKPD Dievaluasi

Realisasi pendapatan daerah Kota Medan dinilai masih belum maksimal. Di beberapa sektor, pendapatan justru jauh dari target.Untuk itu Fraksi Gerindra ...
Pendapatan Reklame Jauh dari Target, PKS: Penghinaan Bagi Kota Medan
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 16:03 WIB

Pendapatan Reklame Jauh dari Target, PKS: Penghinaan Bagi Kota Medan

Persoalan reklame terus menjadi sorotan. Pasalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor reklame masih sangat memprihatinkan.Dari target Rp89,9 ...
Nunggak Uang Sewa, Pusat Kuliner Merdeka Walk Medan Diminta Tutup
Sumatera Utara - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:40 WIB

Nunggak Uang Sewa, Pusat Kuliner Merdeka Walk Medan Diminta Tutup

Keterbatasan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Medan menjadi perhatian anggota legislatif.Hal ini mengingat semakin menyempitnya RTH seiring berdirinya bangunan ...