Jumat, 27 April 2018 | 11.50 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>LAPK Pastikan Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirtanadi

LAPK Pastikan Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirtanadi

Reporter : Nur Fatimah | Senin, 27 Februari 2017 - 15:43 WIB

IMG-4390

PDAM Tirtanadi. (ist).

MEDAN, kini.co.id
Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) menentukan sikap menolak kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi tahun 2017.

Sekretaris LAPK, Padian Adi S Siregar menyebutkan dalam siaran pers kepada kini.co.id, Senin (27/2) menyebutkan, penyesuaian dan kenaikan tarif air terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2013 dan berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI Nomor 71 Tahun 2016. Sehingga PDAM Tirtanadi tidak berkewajiban atau belum mendesak dilakukan kenaikan tarif air bahkan diduga terjadi pelanggaran hukum ditinjau dari aspek tahapan dan dasar kenaikan tarif air.

Kemudian, kata Padia, sejak kenaikan tarif air tahun 2013, pelayanan PDAM Tirtanadi masih buruk, dilihat dari tren keluhan/pengaduan pertahun meliputi kesamaan domisili pengadu buruknya komunikasi dan lambatnya respon penyelesaian pengaduan. Lalu, intimidasi, menyalahkan pelanggan dan hotline pengaduan tidak dapat diakses, losses air yang meningkat pertahun tidak dapat ditekan, IPA Sunggal sebesar 60% pertahun dan saluran pipa bocor, tagihan mahal akibat kesalahan pencatatan meter oleh petugas, dan buruknya kualitas, kuantitas dan kontinuitas air.

“Rencana kenaikan taif air tahun 2017 melanggar Pasal 2 jo. Pasal 7 PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2016 dan PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2006. Karena tidak dijaringnya aspirasi/pengaduan dan tidak dilakukan sosialisasi rencana perhitungan tarif kepada pelanggan secara distributif proporsional,” ucap Padian.

Kemudian, kata Padian, PDAM Tirtanadi melakukan upaya inefesiensi biaya operasional dan investasi terhadap besarnya penyertaan modal dari Pemprovsu setiap tahun. Kebijakan penghapusan utang kepada Pemerintah Pusat dan pengurangan biaya operasional distribusi rekening air kepada pelanggan yang seharusnya dapat menutupi biaya operasional dan investasi pembangunan IPA baru tanpa harus menaikkan tarif air.

“PDAM Tirtanadi tidak memiliki peraturan Standar Mutu Pelayanan untuk mengukur tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelangan. Sehingga pelanggan tidak mendapatkan kompensasi/ganti rugi apabila PDAM Tirtanadi gagal memenuhi tingkat mutu layanan. Sedangkan pelanggan selalu dirugikan membayar tagihan dan denda jika terlambat melakukan pembayaran,” ucap Padian.

Lalu, penyesuaian tarif yang seharusnya dilakukan adalah penurunan tarif air dan/atau penundaan kenaikan tarif air karena PDAM Tirtanadi tidak bisa/gagal memenuhi tingkat mutu pelayanan sesuai Pasal 2 jo. Pasal 4 PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2016 dan PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2006.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Ridwan Kamil akan perjuangan status guru honor di Jawa Barat
Jawa Barat - Kamis, 19 April 2018 - 20:56 WIB

Ridwan Kamil akan perjuangan status guru honor di Jawa Barat

Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Ridwan Kamil berjanji akan memperjuangkan status guru honor di Jawa Barat. Sehingga, abdi ...
Tim verifikasi nasional lomba lingkungan bersih dan sehat sambangi Desa Aek Tapa
Sumatera Utara - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:37 WIB

Tim verifikasi nasional lomba lingkungan bersih dan sehat sambangi Desa Aek Tapa

Tim verifikasi lapangan pelaksanaan terbaik tingkat nasional lomba lingkungan bersih dan sehat turun langsung ke lapangan ke Labuhanbatu Utara.Tim tersebut ...
Pemko Medan dan LKPP teken MOU pelaksanaan e-katalog daerah
Sumatera Utara - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:11 WIB

Pemko Medan dan LKPP teken MOU pelaksanaan e-katalog daerah

Pemko Medan tandatangani MOU pelaksanaan e-katalog daerah dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Penandatanganan ini dilakukan langsung ...
Balas surat cinta siswa, Bupati Labura kunjungi sekolah
Sumatera Utara - Selasa, 27 Maret 2018 - 05:52 WIB

Balas surat cinta siswa, Bupati Labura kunjungi sekolah

Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah, memberikan kejutan kepada siswa dan siswi SMP Negeri 3 Kualuh Hulu dengan mendatangi langsung sekolah ...
Wabup Labura minta ASN tingkatkan disiplin  
Sumatera Utara - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:56 WIB

Wabup Labura minta ASN tingkatkan disiplin  

Wakil Bupati Labuhanbatu Utara ((Labura), Dwi Prantara mengatakan Apartur Sipil paratur(ASN) dituntut untuk selalu meningkatkan kedisiplinan saat bekerja.Hal itu ...
Banjir kembali kepung Jakarta, Anies:  Saya bertanggungjawab
DKI Jakarta - Selasa, 12 Desember 2017 - 10:38 WIB

Banjir kembali kepung Jakarta, Anies: Saya bertanggungjawab

Hujan deras yang mengguyur hampir seluruh wilayah Ibukota pada Senin (11/12) siang kemarin mengakibatkan banjir di beberapa titik seperti kawasan ...