Kamis, 22 Februari 2018 | 02.00 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>LAPK Pastikan Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirtanadi

LAPK Pastikan Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirtanadi

Reporter : Nur Fatimah | Senin, 27 Februari 2017 - 15:43 WIB

IMG-4390

PDAM Tirtanadi. (ist).

MEDAN, kini.co.id
Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) menentukan sikap menolak kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi tahun 2017.

Sekretaris LAPK, Padian Adi S Siregar menyebutkan dalam siaran pers kepada kini.co.id, Senin (27/2) menyebutkan, penyesuaian dan kenaikan tarif air terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2013 dan berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI Nomor 71 Tahun 2016. Sehingga PDAM Tirtanadi tidak berkewajiban atau belum mendesak dilakukan kenaikan tarif air bahkan diduga terjadi pelanggaran hukum ditinjau dari aspek tahapan dan dasar kenaikan tarif air.

Kemudian, kata Padia, sejak kenaikan tarif air tahun 2013, pelayanan PDAM Tirtanadi masih buruk, dilihat dari tren keluhan/pengaduan pertahun meliputi kesamaan domisili pengadu buruknya komunikasi dan lambatnya respon penyelesaian pengaduan. Lalu, intimidasi, menyalahkan pelanggan dan hotline pengaduan tidak dapat diakses, losses air yang meningkat pertahun tidak dapat ditekan, IPA Sunggal sebesar 60% pertahun dan saluran pipa bocor, tagihan mahal akibat kesalahan pencatatan meter oleh petugas, dan buruknya kualitas, kuantitas dan kontinuitas air.

“Rencana kenaikan taif air tahun 2017 melanggar Pasal 2 jo. Pasal 7 PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2016 dan PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2006. Karena tidak dijaringnya aspirasi/pengaduan dan tidak dilakukan sosialisasi rencana perhitungan tarif kepada pelanggan secara distributif proporsional,” ucap Padian.

Kemudian, kata Padian, PDAM Tirtanadi melakukan upaya inefesiensi biaya operasional dan investasi terhadap besarnya penyertaan modal dari Pemprovsu setiap tahun. Kebijakan penghapusan utang kepada Pemerintah Pusat dan pengurangan biaya operasional distribusi rekening air kepada pelanggan yang seharusnya dapat menutupi biaya operasional dan investasi pembangunan IPA baru tanpa harus menaikkan tarif air.

“PDAM Tirtanadi tidak memiliki peraturan Standar Mutu Pelayanan untuk mengukur tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelangan. Sehingga pelanggan tidak mendapatkan kompensasi/ganti rugi apabila PDAM Tirtanadi gagal memenuhi tingkat mutu layanan. Sedangkan pelanggan selalu dirugikan membayar tagihan dan denda jika terlambat melakukan pembayaran,” ucap Padian.

Lalu, penyesuaian tarif yang seharusnya dilakukan adalah penurunan tarif air dan/atau penundaan kenaikan tarif air karena PDAM Tirtanadi tidak bisa/gagal memenuhi tingkat mutu pelayanan sesuai Pasal 2 jo. Pasal 4 PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2016 dan PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2006.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Personil TNI-Polri bersihkan material menutup lahar dingin Sinabung
Sumatera Utara - Rabu, 21 Februari 2018 - 21:37 WIB

Personil TNI-Polri bersihkan material menutup lahar dingin Sinabung

Ratusan personil gabungan TNI-Polri melaksanakan gotong royong membersihkan material berupa batu dan kayu yang menutup arus aliran lahar dingin gunung ...
Calon kepala daerah dilarang kampanye di pesantren
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 21:01 WIB

Calon kepala daerah dilarang kampanye di pesantren

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat mengingatkan pasangan calon kepala daerah agar tidak berkampanye di pesantren. Larangan itu sesuai ...
Waspada! 3 Pabrik di Bekasi Belum Kantongi IPLC
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 20:11 WIB

Waspada! 3 Pabrik di Bekasi Belum Kantongi IPLC

Sedikitnya, ada tiga dari 14 pabrik yang berdiri di sepanjang bantaran Kali Bekasi belum mengantongi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC).Bahkan, ...
Satpam Sekolah Jadi Pengedar Sabu, Berakhir Dipenjara
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 19:50 WIB

Satpam Sekolah Jadi Pengedar Sabu, Berakhir Dipenjara

Seorang Satpam sekolah berinisial AS (33) rupanya merangkap kariernya sebagai pengedar sabu. Selain pengedar, AS juga sebagai pemakai yang mana ...
75 Persen SMP Swasta Bekasi Ditargetkan Laksanakan UNBK
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:59 WIB

75 Persen SMP Swasta Bekasi Ditargetkan Laksanakan UNBK

Dinas Pendidikan Kota Bekasi menargetkan pada tahun 2018 ini, minimal 75 persen SMP Swasta di dan 100 persen SMP Negeri ...
5 SMP Negeri di Bekasi Tak Dapat Lakukan UNBK
Jawa Barat - Rabu, 21 Februari 2018 - 18:40 WIB

5 SMP Negeri di Bekasi Tak Dapat Lakukan UNBK

Dinas Pendidikan Kota Bekasi menunda pengadaan komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) bagi 5 SMP Negeri Kota Bekasi.Soalnya, ...