Minggu, 25 Juni 2017 | 03.55 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>LAPK Pastikan Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirtanadi

LAPK Pastikan Tolak Kenaikan Tarif PDAM Tirtanadi

Reporter : Nur Fatimah | Senin, 27 Februari 2017 - 15:43 WIB

IMG-4390

PDAM Tirtanadi. (ist).

MEDAN, kini.co.id
Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) menentukan sikap menolak kenaikan tarif air PDAM Tirtanadi tahun 2017.

Sekretaris LAPK, Padian Adi S Siregar menyebutkan dalam siaran pers kepada kini.co.id, Senin (27/2) menyebutkan, penyesuaian dan kenaikan tarif air terakhir dilakukan pada bulan Agustus 2013 dan berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI Nomor 71 Tahun 2016. Sehingga PDAM Tirtanadi tidak berkewajiban atau belum mendesak dilakukan kenaikan tarif air bahkan diduga terjadi pelanggaran hukum ditinjau dari aspek tahapan dan dasar kenaikan tarif air.

Kemudian, kata Padia, sejak kenaikan tarif air tahun 2013, pelayanan PDAM Tirtanadi masih buruk, dilihat dari tren keluhan/pengaduan pertahun meliputi kesamaan domisili pengadu buruknya komunikasi dan lambatnya respon penyelesaian pengaduan. Lalu, intimidasi, menyalahkan pelanggan dan hotline pengaduan tidak dapat diakses, losses air yang meningkat pertahun tidak dapat ditekan, IPA Sunggal sebesar 60% pertahun dan saluran pipa bocor, tagihan mahal akibat kesalahan pencatatan meter oleh petugas, dan buruknya kualitas, kuantitas dan kontinuitas air.

“Rencana kenaikan taif air tahun 2017 melanggar Pasal 2 jo. Pasal 7 PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2016 dan PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2006. Karena tidak dijaringnya aspirasi/pengaduan dan tidak dilakukan sosialisasi rencana perhitungan tarif kepada pelanggan secara distributif proporsional,” ucap Padian.

Kemudian, kata Padian, PDAM Tirtanadi melakukan upaya inefesiensi biaya operasional dan investasi terhadap besarnya penyertaan modal dari Pemprovsu setiap tahun. Kebijakan penghapusan utang kepada Pemerintah Pusat dan pengurangan biaya operasional distribusi rekening air kepada pelanggan yang seharusnya dapat menutupi biaya operasional dan investasi pembangunan IPA baru tanpa harus menaikkan tarif air.

“PDAM Tirtanadi tidak memiliki peraturan Standar Mutu Pelayanan untuk mengukur tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelangan. Sehingga pelanggan tidak mendapatkan kompensasi/ganti rugi apabila PDAM Tirtanadi gagal memenuhi tingkat mutu layanan. Sedangkan pelanggan selalu dirugikan membayar tagihan dan denda jika terlambat melakukan pembayaran,” ucap Padian.

Lalu, penyesuaian tarif yang seharusnya dilakukan adalah penurunan tarif air dan/atau penundaan kenaikan tarif air karena PDAM Tirtanadi tidak bisa/gagal memenuhi tingkat mutu pelayanan sesuai Pasal 2 jo. Pasal 4 PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2016 dan PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2006.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Pesan Kapolrestabes Medan untuk Pemudik
Sumatera Utara - Kamis, 22 Juni 2017 - 14:53 WIB

Pesan Kapolrestabes Medan untuk Pemudik

Bagi yang mau berangkat mudik ke kampung halaman. Ada baiknya mengikuti saran alias tips untuk para pemudik dari Kapolrestabes Medan, ...
Gubsu dan Kapolda Cek Kesiapan Mudik
Sumatera Utara - Rabu, 21 Juni 2017 - 21:21 WIB

Gubsu dan Kapolda Cek Kesiapan Mudik

Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi bersama Kapolda Sumut, Inspektur Jendral Rycko Amelza Dahniel melakukan pengecekan sejumlah sejumlah kesiapan transportasi ...
Politisi Gerindra : Saya Harap Media Tuliskan Ini
Sumatera Utara - Rabu, 21 Juni 2017 - 19:33 WIB

Politisi Gerindra : Saya Harap Media Tuliskan Ini

Anggota DPRD kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung mengaku mendapatkan pesan singkat dari masyarakat tentang tak merata pembagian bantuan dari ...
Selamatkan Hutan, 11 Perusahaan Tambang di Sumut jadi Sorotan   
Sumatera Utara - Rabu, 21 Juni 2017 - 13:59 WIB

Selamatkan Hutan, 11 Perusahaan Tambang di Sumut jadi Sorotan  

Kegiatan pertambangan ilegal seringkali menjadi biang kerok kerusakan hutan dan lingkungan.Sayangnya bukan cuma yang ilegal, perusahaan dengan izin yang masih ...
Sultan Yogya Larang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik
DI Yogyakarta - Rabu, 21 Juni 2017 - 01:34 WIB

Sultan Yogya Larang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan Hamengku Buwono X melarang seluruh pegawai di lingkungan Pemprov DIY menggunakan mobil dinas untuk ...
Mau Kabur, Mobil Napi Nabrak Rumah Warga
Sumatera Utara - Selasa, 20 Juni 2017 - 15:48 WIB

Mau Kabur, Mobil Napi Nabrak Rumah Warga

Selasa (20/6) pagi, Jalan Lembaga Pemasyarakat, Kelurahan Tanjunggusta, Kecamatan Medan Helvetia ramai. Sebuah mobil berwarna hitam menghantam sebuah rumah di ...