Rabu, 18 Oktober 2017 | 19.59 WIB
KiniNEWS>Regional>Sumatera Utara>Dinas Perhubungan kota Medan Harus Tingkatkan PAD Parkir

Dinas Perhubungan kota Medan Harus Tingkatkan PAD Parkir

Reporter : Nur Fatimah | Selasa, 21 Februari 2017 - 18:18 WIB

IMG-4255

Kadishub Medan, Renward Parapat. (kininews/armand)

MEDAN, kini.co.id – Anggota Komisi D DPRD kota Medan, Godfried meminta Dinas Perhubungan Kota Medan kembali melakukan pemetaan area parkir di badan jalan guna meningkatkan retribusi parkir. Karena penataan parkir di kota Medan belum dalam kategori baik.

“Harus ada pemetaan ulang lahan parkir. Perlu dianalisa kembali potensi areal parkir badan jalan di Medan ini,” ucap Golfried dalam kunjungan kerja ke Kantor Dinas Perhubungan kota Medan, Selasa (21/2).

Menurutnya, banyak lokasi jalan nasional yang masih digunakan sebagai area parkir. Padahal seharusnya, status jalan nasional tak boleh ada dikutip parkir.

“Lalu, kemana masuk retribusi parkir di badan jalan nasional itu. Makanya, Dishub harus melakukan pemetaan ulang terhadap kawasan yang memiliki potensi mendapatkan retribusi parkir untuk menambah PAD kita,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Sahat Simbolon meminta Dinas Perhubungan kota Medan kembali menertibkan parkir liar di kota Medan. Mengingat pendapatan asli daerah (PAD) dari parkir terbuka sangat besar.

“Parkir-parkir liar yang tidak memiliki karcis parkir harus ditertibkan. Agar retribusi parkirnya bisa terarah dan mudah dikontrol,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Renward Prapat yakin dinas perhubungan yakin mampu meraih PAD sebesar Rp 11 miliar di tahun 2017.

Karena Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan hanya bertugas untuk meningkatkan PAD dari sektor parkir saja.

“Melalui perubahan struktur organisasi SKPD ini, Bidang Parkir hanya fokus meningkatkan PAD saja. Dengan begitu, lebih mudah dan PAD dari parkir pun bisa meningkat,” paparnya.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov tak larang transportasi daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov tak larang transportasi daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...
Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 10:00 WIB

Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, Kota Bekasi memiliki hubungan yang erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta ...