Jumat, 20 Oktober 2017 | 17.27 WIB
KiniNEWS>Regional>DKI Jakarta>Pilkada DKI Jakarta Dipantau 15 Negara

Pilkada DKI Jakarta Dipantau 15 Negara

Reporter : Rakisa | Kamis, 9 Februari 2017 - 18:01 WIB

IMG-4000

KPU DKI Jakarta akan gelar debat final Pilgub DKI. (KiniNews/Rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Magnet Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 15 Februari depan menjadi perhatian tersendiri bagi negara luar untuk ikut serta memantau jalannya pesta demokrasi, terutama Pilkada DKI Jakarta.

Tak tanggung-tanggung sebanyak lima belas negara dari Asia, Eropa dan Amerika ikut memantau langsung Pilkada DKI Jakarta nanti.

Apakah ini imbas dari isu petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjadi isu internasional.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos mengatakan 15 negara yang akan memantau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 15 Februari nanti merupakan kesepakatan internasional, beberapa negara ketika ada kegiatan pemilu di suatu tempat biasanya mereka ikut memantau saja.

Menurut Betty, 15 negara tersebut diverifikasi dan diakreditasi oleh KPU RI karena menurut ketentuan untuk pemantau luar negeri akreditasinya tidak di KPU DKI tetapi ada di KPU RI.

“Kami hanya menerima surat dari KPU RI bahwa akan ada 15 negara pemantau. Mungkin dari sekian banyak akan ada 15 negara yang akan melihat. Saya yang ingatnya antara lain Singapura, Malaysia, Filipina, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Itu antara lain yang akan ikut memantau,” kata Betty kepada Wartawan di KPUD DKI Jakarta, Kamis (9/2).

Ia menyatakan hal tersebut merupakan kebiasaan dalam pelaksanaan demokrasi jika ada pemilu di manapun biasanya mereka ikut mengundang kami.

“Kami juga pernah ikut memantau di Sri Lanka, Filipina. Ya memantau saja, observer. Jadi mereka juga melihat bagaimana kami melakukan kegiatan demokratisasinya melalui Pilkada, melalui pemilu juga,” ujarnya.

Pihaknya pun sudah menentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan dikunjungi pemantau dari luar negeri itu, yakni lapas, rutan, kawasan kumuh, dan kawasan elit.

“Jadi akan tersebar. Tetapi nanti mereka datangnya rombongan dan kami yang melayani. Mereka mencatat saja. Biasanya kan mereka bertanya, “TPS buka jam berapa?, Bagaimana prosesnya?” Karena mereka biasanya membandingkan dengan negara mereka,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Sah! APBD Perubahan Kota Bekasi Rp 5,7 Triliun
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 17:21 WIB

Sah! APBD Perubahan Kota Bekasi Rp 5,7 Triliun

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017 Kota Bekasi resmi diketuk dalam rapat paripurna.Dalam rapat tersebut DPRD Kota ...
Dua tewas, 13 terluka akibat tabrakan maut bus Simpati di Aceh
Aceh - Jumat, 20 Oktober 2017 - 16:49 WIB

Dua tewas, 13 terluka akibat tabrakan maut bus Simpati di Aceh

Tabrakan maut antara dua bus "Simpati Star" di jalan negara Medan-Banda Aceh, tepatnya di Desa Meunasah Drang, Kecamatan Muara Batu, ...
Bupati Labura: Menabung dengan emas keputusan bijak
Sumatera Utara - Jumat, 20 Oktober 2017 - 16:02 WIB

Bupati Labura: Menabung dengan emas keputusan bijak

Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Kharuddin Syah mengatakan menabung dengan emas merupakan keputusan yang bijak. Karena menabung emas lebih terjamin dibanding ...
Bekasi Berencana Berikan Beasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 15:09 WIB

Bekasi Berencana Berikan Beasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu

Dinas Pendidikan Kota Bekasi berencana memberi dana beasiswa bagi para mahasiswa berprestasi dari kalangan yang tidak mampu pada 2018 mendatang.Dana ...
Duh… Titik Banjir di Kota Bekasi Tak Berkurang, Masih 49 Titik
Jawa Barat - Jumat, 20 Oktober 2017 - 15:03 WIB

Duh… Titik Banjir di Kota Bekasi Tak Berkurang, Masih 49 Titik

Rupanya, beberapa tahun belakangan ini titik banjir di Kota Bekasi masih tidak berkurang.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota ...
Januari- Oktober puluhan ribu mobil parkir liar diderek Pemprov DKI
DKI Jakarta - Jumat, 20 Oktober 2017 - 14:56 WIB

Januari- Oktober puluhan ribu mobil parkir liar diderek Pemprov DKI

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terus menggencarkan penindakan terhadap kendaraan roda empat yang memarkirkan sembarangan atau parkir liar di sepanjang ...