Rabu, 18 Oktober 2017 | 19.53 WIB
KiniNEWS>Regional>DKI Jakarta>Batas Akhir Laporan Dana Kampanye 12 Februari, KPU DKI Ingatkan Paslon

Batas Akhir Laporan Dana Kampanye 12 Februari, KPU DKI Ingatkan Paslon

Reporter : Rakisa | Kamis, 9 Februari 2017 - 17:01 WIB

IMG-3994

KPU DKI Ingatkan paslon soal laporan dana kampanye. (KiniNews/Rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Dahlia Umar, mengingatkan agar setiap pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye paling lambat 12 Februari 2017.

“Paling lambat tanggal 12 Februari pukul 18.00 WIB. Tidak ada toleransi bagi yang terlambat atau tidak melaporkan,” kata Dahlia saat konferensi pers di gedung KPU DKI Jakarta, Kamis.

Sanksi bagi paslon, kata Dahlia yang terlambat atau tidak melaporkan penerimaan atau pengeluaran dana kampanye adalah pembatalan sebagai calon guberur dan wakil gubernur.

“Kami akan sampaikan laporan dana kampanye tersebut kepada auditor pada 13 Februari dan auditor akan mengaudit mulai tanggal 13 Februari sampai 28 Februari,” tuturnya.

Kemudian, kata dia, pada 1 sampai 3 Maret 2017, KPU DKI Jakarta akan mengumumkan hasil audit itu kepada setiap pasangan calon.

“Audit itu adalah audit kepatuhan, jadi pasangan calon akan diaudit dengan indikator kepatuhan terkait dengan maksimal jumlah sumbangan dan juga data-data penyumbang. Orang atau pihak yang menyumbang harus betul-betul yang memenuhi syarat sebagai penyumbang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucap Dahlia.

Misalnya kata dia, apakah rekening dana kampanye sudah sesuai atas nama calon dan apakah seluruh dana itu sesuai.

“Misalnya kalau yang masuk sumbangan Rp1.000 ya harus ada Rp1.000. Kemudian apakah pengeluarannya sesuai, jadi banyak hal yang intinya harus disampaikan kepada auditor. Auditor melihat tingkat kepatuhannya,” ucapnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Regional Terkini Lainnya
Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:26 WIB

Hamdalah, 6.429 KK Warga Bekasi Terima Uang Bau

Sebanyak 6.429 Kartu Keluarga di Kelurahan Cikiwul menerima dana kompensasi atau 'uang bau' dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk triwulan ...
Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 19:21 WIB

Pak Kapolri, Warga Bekasi Minta Pembangunan Polsek di Wilayah Ini

Warga Bekasi Timur meminta agar Kepolisian Republik Indonesia membangun kantor Kepolisian Sektor Bekasi Timur. Soalnya, warga setempat merasa disulitkan untuk ...
Aher: Pemprov tak larang transportasi daring
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 16:55 WIB

Aher: Pemprov tak larang transportasi daring

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tidak pernah melarang transportasi berbasis aplikasi online (daring) untuk ...
Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 14:16 WIB

Jenderal ‘Naga Bonar’ tak bisa penuhi undangan PDIP

Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan tidak bisa memenuhi undangan dari PDI Perjuangan yang akan mengundang sembilan tokoh potensial sebagai ...
Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 12:46 WIB

Kota Bekasi Minta Dijadikan Skala Prioritas DKI

Pemerintah Kota Bekasi meminta pada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno agar memandang ...
Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah
Jawa Barat - Rabu, 18 Oktober 2017 - 10:00 WIB

Anies-Sandi Jadi Gubernur, Walikota Bekasi Minta Kenaikan Dana Hibah

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai, Kota Bekasi memiliki hubungan yang erat dengan Pemprov DKI Jakarta. Karena itu, ia meminta ...